Kupang, RNC – Selama sepekan hujan deras terus mengguyur Kota Kupang. Beberapa ruas jalan hingga pemukiman warga pun tergenang air.
Pantauan RakyatNTT.com, beberapa ruas jalan tergenang air, seperti Jalan Frans Seda, Jalan RA Kartini tepatnya di Taman Tagepe, sepanjang Jalan Timor Raya kilometer 9 sampai 10, serta sejumlah jalan lingkungan seperti Jalan Pegangsaan II dan beberapa ruas jalan lainnya.
Seperti di ruas Jalan Timor Raya, genangan air meluas hingga pemukiman warga di Kampung Nelayan, Oesapa. Nampak drainase yang tidak terawat dan dipenuhi limbah rumah tangga dan sampah plastik.
Terkait hal ini, sejumlah warga yang ditemui RakyatNTT.com, mengungkapkan genangan air sangat mengganggu aktivitas mereka. Genangan air ini merusak halaman rumah dan pagar milik warga.
Warga Oesapa, Fendi, mengungkapkan genangan air di Jalan Timor Raya terjadi karena drainase tidak lagi berfungsi dengan baik. Banyak tumpukan sampah dan limbah yang menyumbat jalur air. Hal ini mengakibatkan air meluap setiap terjadi hujan. Air pun menggenangi warga yang tinggal di sekitar Jalan Sitarda, Koley dan Komodo hingga ke Kampung Nelayan.
“Setiap hujan, pasti kami yang tinggal di sini tidak akan tidur. Harus evakuasi barang yang ada di lantai. Air bisa setinggi lutut orang dewasa kalau di dalam kamar,” jelasnya.
Lurah Kelapa Lima, Yustinus Kahan yang dikonfirmasi mengakui persoalan genangan air di wilayahnya cukup serius. Keluhan warga sudah ia teruskan ke Dinas PUPR, tetapi belum ada tindakan. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan dan warga pun berswadaya untuk membuat sumur resapan. Namun kondisi jalan yang landai, sehingga genangan air kembali terjadi. Jalan Pegangsaan I pun masih tergenang.
“Kita juga sudah bersurat bahkan secara lisan pun sudah saya sampaikan ke Plt. Kadis PUPR. Katanya masih nmenunggu karena mungkin masalah keuangan dan lain-lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Kupang, Miky Natun menyampaikan persoalan genangan dan banjir di Kota Kupang diakibatkan karena masih kurangnya penataan drainase.
Ia menjelaskan, khusus drainase dibagi kewenangannya menjadi tiga sektor yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Dengan demikian, Pemkot bisa menanggulangi drainase lingkungan, namun perlu terkoneksi juga dengan drainase provinsi agar air bisa tersalur ke drainase induk.
Miky menyampaikan, sampai saat ini Dinas PUPR masih terus berupaya untuk mengatasi persoalan ini. Cara yang digunakan adalah dengan membangun koordinasi bersama Pemprov NTT dan Kementerian PUPR. “Kita sedang berkoodinasi agar nanti bisa dibangun drainase dan bisa terkonek drainase antara dari lingkungan sampai drainase induk,” pungkasnya. (rnc04)
Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com
