Jakarta, RNC – Sinyal kenaikan harga BBM Subsidi terus dikeluarkan pemerintah. Bila pemerintah benar-benar ingin menaikkan harga BBM subsidi, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengusulkan kenaikan harga BBM Pertalite sebesar 30% menjadi Rp 10.000 per liter.
Menurutnya, meskipun melakukan kenaikan sebesar itu, pemerintah tetap memberikan subsidi kepada masyarakat. Pasalnya, harga keekonomian Pertalite bisa mencapai Rp 17.000 per liter saat ini.
“Kenaikan bukan hapus subsidi. Kalau mau naikkan harga 30% saja. Pertalite naik jadi Rp 10.000. Subsidi tetap ada, Rp 10.000 per liter itu masih subsidi juga karena Pertalite harusnya Rp 17.000,” ungkap Sugeng dalam rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM, Rabu (24/8/2022) dilansir dari detikcom.
Namun menurutnya, meskipun dinaikkan menjadi Rp 10.000 per liter, beberapa golongan harus diberikan akses untuk membeli Pertalite seharga Rp 7.650 per liter. Mulai dari kendaraan roda dua, transportasi umum, hingga kendaraan yang mendukung ekonomi industri kecil menengah.
“Jadi Rp 7.650 itu hanya untuk kendaraan roda dua, angkot, dan solarnya juga untuk truk roda 4 yang support ekonomi industri kecil menengah,” ujar Sugeng.
Usulan kenaikan harga BBM Pertalite dari Sugeng itu disambut langsung dengan dukungan dari anggota Komisi VII Maman Abdurrahman. Maman mengatakan
“Setuju! Mantap pak Ketua! Harga naik bukan berarti hapus subsidi,” tegas Maman.
Meski begitu, Sugeng juga memaparkan sebetulnya apabila memang windfall profit atau kenaikan pendapatan pemerintah karena meroketnya harga komoditas masih besar seharusnya subsidi masih bisa ditahan seperti sekarang. Kenaikan harga BBM bisa ditunda.
Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menahan tingkat inflasi. Bahasa politisnya adalah membeli inflasi dengan subsidi.
“Menurut hemat kita kalau memang windfall profit yang dinikmati pemerintah masih cukup, tahan aja dulu ini. Istilah politik ekonominya beli inflasi aja kita, subsidi beli inflasi,” ungkap Sugeng.
Menurutnya, bila ada kenaikan harga BBM Pertalite hingga 10% saja bisa berimplikasi pada kenaikan tingkat inflasi sebesar 1,5%.
“Dalam hitungan kebijakan yang kita uji sedemikian rupa kemampuan inflasi kita tak bisa lebih dari 7% hari ini sudah 4,9%,” jelas Sugeng.
Misalnya, anggota Komisi VII Syaikhul Islam, dia bilang harga BBM tidak perlu naik. Namun, pembatasan ketat dilakukan pemerintah untuk BBM Subsidi.
“Pandangan pribadi kami bahwa sebaiknya tidak ada kenaikan. Kalau disuruh milih opsi pembatasan itu lah yang paling masuk akal,” tegas Syaikhul.
Sartono, anggota Komisi VII lainnya juga menolak bila harga BBM subsidi dinaikan. “Jelas, kami menolak kalau ada kenaikan BBM,” tegasnya.
Dia justru menyoroti masalah lifting minyak dan gas bumi di Indonesia yang semakin merosot dari tahun ke tahun. Selama ini lifting minyak bumi di Indonesia telah turun dari awalnya bisa mencapai 1,4 juta barel per hari menjadi hanya 600 ribuan barel per hari.
Padahal kalau industri hulu migas selama ini digenjot lebih masif, Indonesia bisa menghasilkan minyaknya sendiri dan akhirnya tak perlu impor. Tanpa impor, bila ada gejolak harga minyak global seperti sekarang, harga BBM di dalam negeri bisa stabil.
“Kalau Rp 500 triliun itu diinvestasikan untuk eksplorasi dan eksploitasi ladang baru kan luar biasa juga, kita bisa tutup atau cover lah itu impor,” kata Sartono.
“Mungkin kita tak bergejolak kalau ada masalah harga sektor minyak dan gas ini. Sekarang tiap ada gejolak nun jauh di sana kita berdampak luar biasa,” lanjutnya.
(*/dtc/rnc)
Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com
