oleh

Kepala OJK NTT: Auto Gajian dan Asia Dinasty Sejahtera Itu Investasi Bodong, Hati-hati!

Kupang, RNC – Auto Gajian adalah salah satu dari sekian banyak entitas yang sudah dinyatakan ilegal atau bodong oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) Pusat. Begitu juga dengan PT Asia Dinasty Sejahtera yang beroperasi di Kabupaten Ende. Dua entitas ini menjalankan usaha investasi tanpa mengantongi izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Demikian penegasan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Robert Sianipar menanggapi soal maraknya penawaran investasi ilegal di NTT.

Robert menyebutkan, selama bulan April lalu, SWI menghentikan 18 perusahaan investasi yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Salah satu diantaranya yakni Auto Gajian. “Auto Gajian sudah dinyatakan ilegal oleh SWI Pusat sesuai dengan press release tanggal 29 April 2020,” sebut Robert saat diwawancara RakyatNTT.com, Sabtu (25/7/2020).

Pada bulan Juli 2020, lanjut Robert, SWI Pusat kembali menyetop operasi dari 99 investasi bodong. Salah satunya adalah Asia Dinasty/PT Asia Dinasty Sejahtera. “Sesuai press release dari SWI Pusat tanggal 3 Juli 2020, PT Asia Dinasty Sejahtera di Ende juga termasuk ilegal,” ujarnya.

Robert mengaku, SWI Daerah Provinsi NTT selalu menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap tawaran investasi iegal/bodong agar tidak menjadi korban. Sebab ada banyak jenis investasi menawarkan imbal hasil yang tinggi dan tak wajar sebagai modus busuk untuk menjerat masyarakat. “Kami minta seluruh masyarakat NTT berhati-hati agar tidak menjadi korban,” katanya.

Robert menjelaskan, ada tiga jenis investasi ilegal. Pertama, investasi yang belum memiliki izin usaha dan belum memiliki izin operasional. Kedua, investasi yang memiliki izin usaha tetapi belum memiliki izin operasional (hanya memiliki izin pendirian CV/PT/Badan Hukum lainnya). Ketiga, investasi yang memiliki izin usaha dan memiliki izin operasional tetapi beroperasi di luar izinnya. “Contoh, izin koperasi di Dinas Koperasi, tapi menjalankan usaha menghimpun dana di luar anggota koperasi,” terangnya.

Sebelum melakukan investasi, Robert mengimbau masyarakat agar wajib memperhatikan 2 L (Legal dan Logis). Legal artinya sudah berizin di otoritas atau lembaga yang memberi izin. Misalnya, koperasi mendapat izin dari Dinas Koperasi, Uang Elektronik/Money Changer/Jasa Pengiriman Uang mendapat izin dari Bank Indonesia, Bank/Non Bank/Pasar Modal mendapat izin dari OJK, MLM (Multi Level Marketing) mendapat izin dari Dinas Perdagangan, Perusahaan Berjangka mendapat izin dari Bappebti, dan lain sebagainya.

Sedangkan logis artinya mendapat imbalan atau hasil yang masuk akal. Sebaliknya, tawaran yang tidak masuk akal, misalkan bunga 1 persen per hari, bunga 10 persen per minggu, dan bunga 100 persen per tahun. (rnc09)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed