oleh

Pemkot-DPRD Kota Kupang Rasionalisasi Dana Titipan Rp8 Miliar untuk Bendungan Kolhua

Kupang, RNC – Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan dana senilai Rp8 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan Bendungan Kolhua di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). Namun, Komisi III DPRD Kota Kupang merasionalisasi dana sharing tersebut sebesar Rp4 miliar.

Pantauan RakyatNTT.com di Ruang Rapat Komisi III, Senin (28/11/2022), Kepala Dinas PRKP, Beny Sain menyampaikan alokasi anggaran senilai Rp13.817.143.954 di dinasnya sudah termasuk dana titipan senilai Rp8 miliar sebagai anggaran belanja tanah bagi pembangunan Bendungan Kolhua yang dipersiapkan pada tahun 2023 mendatang.

banner BI FAST

Dijelaskan, anggaran itu tidak tepat dialokasikan pada PRKP. Pasalnya, dari regulasi PRKP hanya bisa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah bagi pembangunan perumahan, bukan untuk bendungan.

“Mohon maaf Bappeda, saya rasa ini perlu diterangkan dengan baik, sehingga tidak membebani anggaran kami. Karena titipan dana ini lebih besar dari apa yang kami dapatkan. Ini perlu kita cermati, sehingga penempatannya sesuai dengan SKPD,” jelasnya.

Kadis PRKP mengungkapkan TAPD meminta agar anggaran Rp8 miliar ini diinput atau masukkan ke RKA Dinas PRKP. Beny berharap dalam pembahasan bersama Komisi III yang diketuai Adrianus Talli, anggaran Rp8 miliar tersebut bisa dirasionalisasi ke sejumlah program dasar PRKP, yakni lanjutan renovasi Rusunawa dan bantuan bedah rumah. Pasalnya, masih ada warga bahkan korban badai siklon tropis seroja yang belum terakomorir mendapat bantuan rumah pasca bencana tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III yang juga Ketua Fraksi Gerindra, Thobias Pandie mengatakan anggaran tersebut tidak melalui perencanaan yang jelas, sebab sampai saat ini tak ada informasi pasti akan ada pembangunan Bendungan Kolhua.

Menurut Thobi Pemkot tidak bisa memaksakan anggaran tersebut. Tidak bisa mencampurkan urusan yang bukan menjadi urusan PRKP. “Harus jelas. Tidak ada campur aduk begitu,” ungkapnya.

Ia pun meminta agar anggaran tersebut dapat dirasionalisasi dan dipakai untuk program lainnya. Menurutnya, dana itu bisa dipakai untuk renovasi rusunawa guna mendongkrak pendapatan serta bantuan bedah rumah bagi warga kurang mampu.

Berdasarkan pembahasan di Komisi III, disepakati dana Rp4 miliar untuk renovasi Rusunawa dan bantuan bedah rumah. Keputusan itu sebagai usulan yang akan disampaikan dalam sidang Badan Anggaran DPRD guna mendapat kesepakatan dan persetujuan. (rnc04)

Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *