oleh

APBD Kota Kupang 2023 Diketok, Target Pendapatan Naik Rp32 Miliar

Kupang, RNC – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun 2023 telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Kupang. Walau sempat dikritik DPRD terkait target pendapatan yang tinggi sehingga menyulitkan masyarakat, namun akhirnya DPRD justru sepakat untuk kenaikan tersebut.

Pantauan RakyatNTT.com, Rabu (30/11/2022) malam, pembahasan di Badan Anggaran (banggar), diputuskan ada penambahan Rp11.200.000.000 untuk pendapatan.

banner BI FAST

Dari postur pendapatan daerah untuk 2023, Banggar memberikan rekomendasi ke Pemkot agar menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan rincian, pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp6,4 miliar, dan piutang pajak daerah sebesar Rp4,8 miliar.

Sebelumnya, terpantau dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Pemkot yang membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Kamis (24/11/2022) malam, target pendapatan daerah dipatok senilai Rp1.145.332.342.091 atau naik dari target 2022 senilai lebih dari Rp32,5 miliar setara dengan 2,93%. Hal ini dinilai sangat bagus oleh Anggota DPRD, Yuvensius Tukung.

Menurutnya, target itu harus diapresiasi karena merupakan terobosan baru dari Pj. Wali Kota Kupang George Hadjoh yang menginginkan kenaikan di sektor pendapatan daerah. Baginya, yang terpenting adalah pemkot melalui OPD terkait mampu memanfaatkan sejumlah potensi seperti IMB atau PBG dan pajak bagi kendaraan berpelat nomor polisi luar daerah yang menggunakan BBM di Kota Kupang.

“Saya kira ini langkah bagus oleh Pak Penjabat, sehingga nanti di sidang berikut kita sudah bisa deteksi mana yang belum,” ungkapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Fraksi PDIP, Adrianus Talli mengatakan dari jawaban pemerintah atas pandangan umum Fraksi PDIP, nampak tak ada tindaklanjut tentang strategi pendapatan di tahun 2023.

Menurutnya, jika Pemkot ingin menggenjot pendapatan di tahun 2023, seharusnya ada kesiapan prasarana serta kesiapan sumber daya ASN untuk mengolah pendapatan dari berbagai sektor tergambar dalam rancangan belanja pada KUA/PPAS. Namun, dalam dokumen KUA/PPAS sendiri tak ada kegiatan yang memuat tentang tindak lanjut target pendapatan itu.

Baca Juga:  Pimpinan DPRD Kota Kupang Ikut Wawancarai 5 Calon Direktur PDAM

Ia menambahkan, jika Pemkot membutuhkan sarana prasarana, maka sebaiknya direncanakan dalam anggaran belanja. “Kalau pemerintah masih membutuhkan apakah sudah dianggarakan di belanja belum? Jangan sampai menjawab saja, tetapi di belanja tidak ada. Harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Plh. Sekda Kota Kupang, Jefry Pelt mengatakan Pemkot telah bekerja sama dengan Bank NTT. Nantinya Pemkot akan mendapat bantuan mesin EDC yang akan dipasang di berbagai hotel dan SPBU. Dari sisi anggaran Pemkot tidak menganggarkan untuk pengadaan alat tersebut. Pemkot hanya menanti bantuan dari Bank NTT.

“Untuk awalnya kami akan dibantu oleh Bank NTT untuk mesin EDC-nya. Setiap wajib pajak dan pemerintah sama-sama mengambil informasi dari mesin ini jadi dia tidak bisa bermain untuk pelaporan pajaknya,” jawabnya.

Menanggapi hal itu, Adi Talli justru mengatakan, Pemkot tak bisa mandiri, selalu saja bergantung pada bantuan pihak lain. Menurutnya, jika Pemkot memiliki anggaran, sebaiknya dianggarkan untuk pengadaan alat tersebut.

“Bank NTT memberikan karena CSR-nya, tetapi kita juga harus menganggarkan. Ini masih bicara soal kebijakan pendapatan, saya harap nanti di saat bahas belanja, harus ada sejumlah uang yang dianggarakan untuk alat ini,” pungkasnya. (rnc04)

Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *