Kupang, RNC – Program BPJS Gratis yang digaungkan Pemerintah Kota Kupang sejak kepemimpinan Wali Kota Jefri Riwu Kore (Jeriko) hingga kini sudah mengakomodir 147.707 warga kurang mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemkot juga terus berupaya mencapai target peserta JKN di Kota Kupang mencapai 95% untuk terakomodir dalam Universal Health Coverage (UHC).
Kepada RakyatNTT.com, pekan lalu, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodowick Djungu Lape menjelaskan realisasi Program BPJS Gratis di Kota Kupang sudah mencapai 147.707 orang. Rinciannya, penerima BPJS Gratis hingga Desember 2022 yakni 3.000 yang dianggarkan dari APBD Kota Kupang. Selanjutnya 12.000 orang dianggarkan dari APBD Provinsi NTT dan sebanyak 132.707 orang dianggarkan dari APBN. “Yang dijamin adalah (BPJS) kelas III,” katanya.
Ia menjelaskan, warga yang wajib menerima bantuan tersebut berdasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, ia menguraikan, program BPJS Gratis ini lebih baik dibanding menggunakan KTP sebagai syarat berobat. Pasalnya, warga dibantu tak hanya dari APBD Kota Kupang, tapi juga APBD provinsi dan APBN. Selain itu, program ini mendukung program prorakyat yang digaungkan pemerintah pusat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Lodowick juga menjelaskan, perbedaan lainnya yakni jika menggunakan KTP, maka semua biayanya ditanggung oleh Pemkot sendiri. Selain itu, warga hanya bisa berobat di rumah sakit milik Pemkot Kupang, yakni RSUD SK Lerik. Sedangkan jika menggunakan Program BPJS Gratis, maka warga bisa berobat di seluruh faskes dan rumah sakit yang ada di Kota Kupang maupun di luar daerah.
“Perbedaannya itu. Kan dulu pakai KTP lalu berobat gratis, maka tentu hanya dari Pemda (Pemkot Kupang) yang biayai. Dan hanya berlaku di rumah sakit milik kota saja yaitu di RSUD SK Lerik. Kalau pakai BPJS di mana saja bisa,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemkot terus mendorong untuk memperbanyak kepesertaan warga dalam program BPJS. Pasalnya, BPJS merupakan lembaga negara yang dibuat khusus untuk mengurus asuransi kesehatan.
Untuk tahun 2023, tambah Lodowick, ada kuota 3.000 peserta lagi yang bakal dibiayai Pemkot Kupang. Saat ini pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengetahui seperti apa kuota peserta yang disiapkan bagi warga Kota Kupang.
Selain itu, Lodowick mengatakan, saat ini pendataan masih terus berlangsung di tingkat kelurahan. Hal tersebut dilakukan agar ke depan peserta JKN di Kota Kupang bisa mencapai 95% agar masuk pada sistem JKN seperti Universal Health Coverage (UHC).
“Kita posisi Kota Kupang sudah 84%, sehingga ini juga kita sedang gencar agar nanti semua teman-teman di kelurahan dan RT juga bisa terus mendata dan diajukan ke BPJS,” ungkapnya.
Ia menambahkan, program BPJS Gratis dapat membantu capaian target UHC. Pasalnya, masih ada sejumlah keluarga yang perlu didata. Sistem UHC ini memberikan kemudahan. Salah satunya yakni jika warga sudah masuk sebagai peserta JKN, maka bisa berobat ke mana saja hanya menunjukkan KTP Kota Kupang. “Itu bisa dari BPJS mandiri, pekerja penerima upah, bisa juga dari BPJS gratis,” pungkasnya. (rnc04)
Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com
Komentar