Kupang, RNC – Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD NTT menyorot keterlambatan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru-guru SMA/SMK. Atensi ini tertuang dalam pandangan umum F-PAN terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2023, yang disampaikan pada paripurna di DPRD NTT, Selasa (28/5/2024).
F-PAN berpendapat bahwa TPP adalah hak ASN yang sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, hak tersebut haruslah dibayar tepat waktu untuk mendukung kinerja ASN dan guru-guru.
“Fraksi PAN kembali mengingatkan Pemprov NTT agar segera membayar TPP ASN dan guru-guru, karena mereka adalah garis terdepan dalam melanjutkan pembangunan di NTT,” sebut Sekretaris sekaligus Jurus Bicara F-PAN, Syaiful Sengaji saat membacakan pandangan umum F-PAN.
Selain TPP ASN dan guru, F-PAN juga menyorot beberapa persoalan klasik dalam pelaksanaan APBD seperti posisi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang besar dari tahun ke tahun serta penyusutan nilai aset Pemprov NTT. Beberapa proyek fisik yang saat ini masih terbengkalai juga menjadi atensi F-PAN.
Berikut poin-poin pandangan umum F-PAN berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat di NTT.
Pertama; F-PAN meminta Pemprov NTT menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dimana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas PUPR direkomendasi untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp.666.655.208,58 dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp.97.732.392.64 sesuai peraturan perundang-undangan, serta menyetorkan ke kas daerah.
Kedua; Terhadap kondisi Bank NTT, Penjabat Gubernur NTT selaku pemegang saham agar hati-hati dalam melanjutkan kerja sama dengan Bank DKI. F-PAN meminta Pemerintah agar menyampaikan laporan secara berkala agar dapat diketahui bersama melalui Ketua DPRD NTT dan Komisi III.
Ketiga; F-PAN meminta kepada Pemprov terkait dengan lanjutan pembangunan gedung NTT Fair, pembangunan Monumen Garuda Pancasila, dan GOR Oepoi sebagai bagian dari prasarana publik dan pengembangan pariwisata daerah.
Keempat; F-PAN kembali mengingatkan Pemprov NTT agar segera membayar TPP ASN dan guru-guru.
Kelima; F-PAN meminta penjelasan pemerintah terkait prosentase penyelesaian ruas jalan provinsi yang dibangun menggunakan dana pinjaman. (rnc)
Komentar