oleh

Masih dalam Situasi Pandemi Covid-19 , SBD Terapkan Sistem Layanan Online

Sabun Herbal Cyrus

Tambolaka, RNC – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) terus melakukan pembenahan pelayanan kepada masyarakat, baik secara manual maupun online.

Plt. Sekda SBD, Bernardus Bulu, SH, mengatakan salah satu upaya yaitu sistem pelayanan terpadu satu pintu dengan menggunakan pola online di dalam situasi pandemi Covid-19.

“Harus ada pembenahan sistem pelayanan, SDM dan fasilitasnya. Kita dari aspek kelembagaan, pelayanan terpadu satu pintu ini sesuai Perda berada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” kata Bernardus usai mengikuti Vicon BPK RI Perwakilan NTT bersama seluruh Bupati dan Ketua DPRD se-NTT di ruang Kantor Dinas Kominfo Kabupaten SBD, Selasa (2/6/2020) dirilis Humas Pemkab SBD.

Menurut Bernardus, ini membutuhkan skill tersendiri mengombinasikan empat urusan yang diramu menjadi satu. “Pemerintah akan terus melakukan pembenahan sehingga kita tidak terkendala dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan jenis-jenis perizinan yang dilimpahkan,” katanya.

Sampai saat ini sesuai Surat Edaran Bupati yang dilimpahkan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada 84 jenis perizinan dan non-perizinan.

“Memang tidak seluruh ini dijalankan karena terkendala dengan berbagai faktor tetapi pemerintah terus mealukan pembenahan sehingga lembaga ini bisa efektif berjalan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Plt. Sekda SBD mengimbau masyarakat SBD untuk tetap selalu membiasakan diri dengan pola protokol kesehatan. Karena new normal yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah merupakan kombinasi dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi.

“Karena itu kita harus terbiasa menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan masa. Seluruh aktifitas kantor, kita akan aktifkan dan kewajiban setiap ASN terutama Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah untuk menjadi teladan, menjadi contoh terhadap penerapan protap kesehatan yang standar WHO,” katanya.

Untuk menjalankan New Normal, tim gugus tugas percepatan penanganan menyiapkan skenario. Ada kelonggaran-kelonggaran, tetapi tetap menerapkan protap kesehatan yang sudah ditetapkan oleh WHO maupun oleh Kementerian Kesehatan RI.

“Posko perbatasan kita tutup menyesuaikan dengan instruksi gubernur, pengawasan tetap dilakukan. Pembatasan penumpang kita lakukan sesuai dengan standar,” katanya. (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed