oleh

Menyibak Ancangan Pilkada di Hari Antikorupsi

Oleh Viktorius P. Feka
Staf Pengajar di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Citra Bangsa, Kupang

PADA tanggal 9 Desember 2020 Indonesia melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 309 kabupaten/kota. Dalam Pilkada ini, masyarakat melakukan pemilihan untuk 9 Pilgub, 224 Pilbup, dan 37 Pilwalkot di 289.939 tempat pemungutan suara (TPS). Guna menyukseskan Pilkada ini, Presiden Joko Widodo menetapkan 9 Desember 2020 sebagai Hari Libur Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 22 Tahun 2020, yang ditandatangani pada tanggal 27 November 2020 (tirto.id, 7 Desember 2020).

Disadari atau tidak, ternyata penetapan tanggal 9 Desember sebagai hari H Pemilihan Kepala Daerah serentak di Indonesia bertepatan dengan Hari Anti-Korupsi Sedunia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia akan merayakan dua momen penting, yaitu Pilkada dan Hari Anti-Korupsi Sedunia. Entah ada korelasi di antara kedua momen tersebut atau tidak, bagi saya, ada ancangan atau maksud penting di balik tanggal bersejarah itu. Sebab, penetapannya yang dikemas dalam wujud bahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan, tak hadir begitu saja tanpa maksud. Bahasa senantiasa menyimpan maksud di setiap teks dan konteks.

BACA JUGA: Akhiri Ketegangan Pilkada 2020 dan Siap Terima Pilihan Rakyat

Gejala ini, dalam linguistik, dikenal sebagai pragmatik. Dalam berbahasa, seseorang (mitra wicara/pembaca/penikmat tuturan) tak hanya disuguhkan kata beserta artinya (secara leksikal-gramatikal, misalnya), tapi juga makna terselubung yang sesungguhnya dikehendaki pembicara (penutur/pencetus tuturan). George Yule (1985:97) dalam bukunya “The Study of Language” secara sederhana menyebut hal ini (pragmatik) sebagai kajian tentang maksud. Apa yang sesungguhnya dimaksudkan pembicara (penutur/pencetus tuturan) melampaui makna kata yang dinyatakan secara leksikal-gramatikal.

Bahasa tak hanya sebatas dipahami secara tekstual tapi juga kontekstual. Bahasa tak hanya dibaca sebagai teks tapi juga sebagai konteks. Ini sejalan dengan pandangan Wittgenstein (dalam Chaer, 2015:126) bahwa manusia memerlukan bahasa dalam keanekaragaman hidup yang digunakan dalam konteks-konteks tertentu yang berbeda satu dengan yang lain.
Maka, ihwal penyelenggaraan pilkada di Hari Anti-Korupsi Sedunia tak hanya dipahami sebagai sebatas teks informatif tapi teks imperatif.

Disebut teks imperatif karena di dalamnya tersirat amanat penting kepada khalayak ramai untuk dijalankan. Amanatnya adalah untuk mengagungkan budaya antikorupsi. Pengagungan terhadap budaya antikorupsi setidaknya menghadirkan empat maksud.

Pertama, pelaksanaan pilkada diharapkan bebas dari perilaku korupsi. Pemerintah dan para penyelenggara pilkada dituntut untuk menggunakan anggaran pilkada tepat sasar. Anggaran pilkada tidak boleh dicubit sebagiannya untuk memenuhi pundi-pundi pribadi atau kelompok tertentu. Anggaran pilkada mesti dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk kepentingan pilkada. Tidak untuk kepentingan lain. Bahwa penggunaan anggaran pilkada harus dapat dipertanggungjawabkan pascapilkada. Ini artinya bahwa para penyelenggara pemilu mesti siap diaudit oleh lembaga berwenang.

Kedua, para penyelenggara pemilu diingatkan agar tidak memihak pasangan calon kepala daerah (paslonkada) tertentu dalam bentuk apa pun. Sebab, keterlibatan penyelenggara pemilu dengan mufakat jahat dengan paslonkada tertentu akan menghasilkan kepala daerah yang korup (-tif). Ini sangat berbahaya. Bahkan, bakal membahayakan masa depan demokrasi. Demokrasi tak lagi akan dimaknai sebagaimana adanya: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan pemerintahan dari penyelenggara pemilu, oleh penyelenggara pemilu untuk (kemenangan) paslonkada tertentu. Lema demokrasi akan bergeser ke “korupkrasi”.

Ringkasnya, demokrasi takkan lagi dimaknai sebagai kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan koruptor. Pemilu seakan tak lagi digelar di atas rel kejujuran dan keadilan, tapi di atas rel kebohongan dan keberpihakan.
Fakta dengan jujur mengurai bahwa banyak kepala daerah terlibat kasus korupsi. Sebagaimana dicatat Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 300 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005 lalu. Dalam catatan KPK sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, menurut Ketua KPK Firli Bahuri, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi, 124 di antaranya ditangani KPK (Kompas.com, 7/8/2020).

Ketiga, pelaksanaan pilkada semacam menjadi momentum penting bagi para paslonkada beserta tim sukses (tim pemenangan) masing-masing untuk menghindari politik uang. Politik uang alias bagi-bagi uang kepada masyarakat pemilih menjelang pemungutan suara merupakan salah satu bentuk legalisasi korupsi secara tak langsung. Sebab, politik uang juga masih berkerabat dekat dengan korupsi. Ketika politik uang dilakukan, serentak lahirlah para koruptor. Lihat saja data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan sebanyak 104 kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi dan dipidanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Paling banyak kepala daerah yang terjerat korupsi adalah pada 2018, yakni dengan jumlah 29 kepala daerah (tribunnews.com, 19/12/2018).
Keempat, pelaksanaan pilkada tepat di Hari Anti-Korupsi Sedunia sesungguhnya mengandung makna imperatif bagi masyarakat pemilih.

Masyarakat pemilih diingatkan agar tidak terlibat aktif ataupun pasif dalam tawaran bagi-bagi jabatan, uang, barang/benda (berharga), investasi, dan sejenis lainnya. Jika hal ini terjadi, masyarakat pemilih sebetulnya secara tak langsung telah turut mengiyakan legalisasi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan pilkada harus bisa menjadi momentum pemujaan terhadap kesucian demokrasi, sebaliknya pengingkaran terhadap korupkrasi.

Agaknya berat mewujudkan keempat amanat tadi karena berkaitan erat dengan moral. Soal utamanya adalah moral dihimpit kepentingan politik. Praktik moral sulit dilakukan di tengah desakan keberpihakan atau barangkali di tengah desakan ekonomi. Persis di sinilah muncul dilema moral. Dilema moral memenuhi ruang-ruang kesadaran: antara memilih secara rasional ataukah memilih secara emosional. Memilih mengagungkan nalar kritis ataukah mengultuskan rasa.

Sampai di sini, saya teringat pandangan Niccolo Machiavelli (dalam Hardiman, 2004:18&19) tentang manusia sebagai makhluk yang dikendalikan oleh kepentingan diri. Manusia adalah makhluk irasional yang tingkah-lakunya dikendalikan oleh emosi-emosinya. Kalau keadaan manusia semacam itu, seorang penguasa harus bisa membentuk opini umum yang bisa mengendalikan tingkah-laku warganya. Karena itu, untuk memperkokoh kekuasaan, penguasa harus mampu memobilisasi nafsu-nafsu rendah mereka yang ingin dikuasainya demi maksud-maksudnya sendiri.

BACA JUGA: Politik: Medan Kerasulan Awam Modern!!

Terhadap dominasi inilah, menurut Machiavelli, seorang penguasa tidak perlu memperhatikan pertimbangan moral. Penguasa bisa saja bertindak sangat moralistis tapi harus berfungsi untuk maksud-maksudnya. Kalau keadaan menuntut, demi kekuasaannya juga, dia bisa saja meniadakan pertimbangan moral. Pertimbangan moral hanya bisa dilakukan sejauh bermanfaat bagi kekuasaan. Bahwa pertimbangan moral hanyalah sebuah pilihan nan kondisional mesti disingkirkan. Pertimbangan moral tak boleh hanya terjadi bila ada syarat yang harus dipenuhi. Bila tidak, moral hanyalah pemuas nafsu kekuasaan.

Pada kondisi ini, memang paslonkada beserta tim sukses (pemenangan) masing-masing akan dihadapkan pada dilema etis: memilih untuk menjalankan moral walau kalah ataukah mengabaikan moral demi kemenangan; memilih untuk menjadi pemenang yang buruk ataukah pecundang yang baik (being a bad winner or a good loser). Bagaimanapun demikian, pertimbangan moral harus diutamakan.
Akhirnya, diharapkan ada kabar gembira dari pilkada kali ini: telah lahir bagi kita pemimpin berbudaya antikorupsi; pemimpin yang lahir dari rahim dara pilkada; pemimpin yang merangkul segala perbedaan. Inilah menjadi poin inti dari pelaksanaan pilkada di Hari Anti-Korupsi Sedunia. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar

News Feed