Miris, Dana Miliaran untuk Tangani Bencana di NTT Masih Mengendap, Ini Penyebabnya

Headlinedibaca 183 kali

Kupang, RNC – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (3/2/2025) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah OPD sehubungan dengan penanganan bencana hidrometeorologi. Dalam RDP tersebut, terungkap bahwa ada Biaya Tak Terduga (BTT) senilai Rp22 Miliar yang belum direalisasikan untuk menanggulangi berbagai dampak bencana di sejumlah kabupaten/kota.

RDP dipimpin Ketua Komisi V Muhamad Sipriyadin Pua Rake didampingi 2 wakil ketua komisi, Winston Neil Rondo dan Agustinus Nahak, dihadiri Plh. Kepala Dinas PUPR, Benyamin Nahak, Kepala Dinas Sosial, Kanisius Mau dan Kepala BPBD NTT, Cornelis Wadu.

Pada kesempatan itu, Kepala BPBD NTT, Cornelis Wadu menjelaskan, BPBD sudah memberikan perhatian terhadap sejumlah kejadian bencana yang terjadi di bulan Januari. Dirinya bahkan turun langsung di sejumlah titik bencana banjir di wilayah Pulau Timor.

Terkait kerusakan infrastruktur, fasilitas umum dan permukiman warga, Cornelis mengaku sampai saat ini BPBD NTT belum mendapatkan data kondisi terkini dari seluruh daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Akibatnya BPBD belum melakukan pengajuan BTT dari APBD I NTT.

Cornelis menambahkan, dari sejumlah daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi, hanya Kabupaten Kupang yang berstatus siaga darurat. Sementara untuk proses BTT, harus mendapatkan status tersebut secara lintas daerah atau lebih dari satu daerah agar Pemprov bisa menetapkan wilayahnya berstatus siaga darurat bencana.

“Kalau satu atau dua kabupaten saja mengatakan siaga darurat, maka kami provinsi sudah bisa menetapkan siaga darurat bencana,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Plh Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak mengaku telah mendapat berbagai data kerusakan infrastruktur akibat bencana. Ia pun mengungkapkan sejumlah daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Flores, Sumba dan Timor.

“Kita tentu memastikan untuk memperhatikan kondisi tersebut,” katanya.

Merespon penjelasan pemerintah, Anggota Komisi V, Mohamad Ansor Orang menilai BPBD NTT nampaknya belum mampu membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten yang daerahnya terdampak bencana. Ia menyayangkan jika anggaran BTT belum bisa terealisasi hanya karena persoalan data. Sementara bencana hidrometeorologi bukanlah hal baru di NTT.

“Tapi kalau tidak ada data bagaimana urusan ini bisa selesai. Terutama Kabupaten Kupang yang parah, Sumba yang kemudian sudah naik di komisi. Saya minta tanya itu BTT, cara bukanya bagaimana, terutama yang darurat,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi V, Winston Neil Rondo juga mendesak BPBD NTT untuk secepatnya melakukan konsolidasi data dan dokumen lainnya, agar komisi V bisa mendorong realisasi anggaran BTT untuk menanggulangi dampak bencana di sejumlah daerah.

“Dalam satu dua hari ini kita mau untuk segera intervensi. Itu harus secara menyeluruh di seluruh kabupaten. Dan dalam rapat ini harus ada hasil bahwa satu atau dua hari, dokumen dan data sudah ada di meja komisi V,” pungkasnya. (rnc04)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *