Jakarta, RNC – Sejumlah lembaga survei mulai merilis hasil riset mengenai peluang sejumlah kader PDIP di Pilpres 2024. Hasil survei untuk sejumlah nama terbilang sangat moncer.
Namun demikian, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa PDIP tidak menjadikan hasil atau elektabilitas kader di survei sebagai tolok ukur untuk kemudian diusung sebagai calon presiden 2024.
“Tidak akan menjadikan elektabilitas seseorang sebagai alat ukur. Mengingat pesan Ibu Megawati bahwa menjadi presiden itu mudah, tetapi menjadi pemimpin yang sangat sulit. Sebab, di tangannya bergantung hajat hidup 270 juta lebih rakyat Indonesia,” kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (18/9) melansir merdeka.com.
Hasto menekankan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada 2024 tergantung hasil kontemplasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Untuk menjadi presiden, banyak faktornya. Dan bagi Bu Mega hal tersebut juga dilakukan dengan kontemplasi, memohon petunjuk Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT. Karena itulah tradisi itu dijalani Bu Mega. Dalam kongres juga disebutkan itu hak prerogatif Bu Mega sehingga pada waktunya pasti diumumkan calonnya,” katanya.
Hasto menyebut akan tiba waktunya PDI Perjuangan untuk menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung. Seluruh kader PDI Perjuangan akan menyerahkannya kepada Megawati.
“Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekalipun, keyakinan spiritual PDI Perjuangan selalu ada campur tangan Yang Di Atas. Selalu ada suara arus bawah, suara rakyat yang kemudian terakumulasi membentuk keyakinan,” jelas dia.
Sebelumnya, PDIP memastikan tidak menginginkan adanya aturan yang mengizinkan jabatan presiden menjadi tiga periode dan juga menolak penambahan masa kedudukan kepala negara lebih dari sepuluh tahun.
“PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan Undang-undang dengan selurus-lurusnya. Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan,” kata Hasto. (*/mdk/rnc)
