oleh

Pemkot Kupang Gelar Sosialisasi dan Bimtek PMPRB

Kupang, RNC – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Bagian Organisasi Setda Kota Kupang menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022, Jumat (27/5/2022), bertempat di Neo Aston Hotel, Kota Kupang. Kegiatan PMPRB ini merupakan model penilaian mandiri yang berbasis pada prinsip Total Quality Management, yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian secara analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (Self Assessment) oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. PMPRB dalam fungsinya telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri, berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26 Tahun 2020, tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kabag Organisasi Setda Kota Kupang, Meilan Sibuea, SSTP, M.Si, dalam laporannya menjelaskan, tujuan pelaksanaan PMPRB yaitu meningkatkan kapasitas serta kemampuan asesor dan admin dalam melakukan pengisian LKE dengan baik. Selain itu menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memperbaiki pelayanan publik yang baik dan juga untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkup Pemkot Kupang.
Meilan mengungkapkan, melalui Bimtek PMPRB diharapkan memberikan dorongan serta motivasi kepada para ASN untuk bisa memperoleh pencapaian kinerja yang lebih baik, serta dapat mewujudkan visi misi Pemkot kupang. Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekda Kota Kupang, Jefry Edward Pelt, SH, yang hadir bersama Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, SH, M.Si, dalam sambutannya menekankan, pemerintah harus memberikan pelayanan bagi masyarakat secara optimal dan juga berkualitas, melalui birokrasi yang profesional.

Baca Juga:  Fokus Air Bersih untuk Masyarakat, Pemkot Kupang Gelar Workshop RPAM

“Birokrasi idealnya adalah pemerintah harus mampu melaksanakan tugas, dan melayani masyarakat dengan baik. Konsekuensinya adalah, pemerintah harus meningkatkan kinerja birokrasi sehingga tercapai birokrasi yang bersih, kompeten dan memiliki kemampuan dalam melayani. Pemerintah dalam memperbaiki birokrasi dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, baik dari aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaan di lapangan. Pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, berupaya melakukan berbagai perbaikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Jefry.

Dia menjelaskan, masih terdapat sedikitnya tiga permasalahan strategis yang membutuhkan perhatian serius guna mendapatkan perbaikan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu rendahnya komitmen pimpinan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan pada unit kerja yang belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kelembagaan birokrasi pemerintah dan penerapan E-Government belum berjalan efektif efisien dan menyeluruh serta praktik manajemen pelayanan publik belum dilaksanakan dengan baik karena kompetensi petugas pelayanan masih rendah tidak inovatif yang kemudian menghasilkan budaya pelayanan yang tidak berkualitas. Demikian Siaran Pers Pemerintah Kota Kupang yang diterima RakyatNTT.com, Selasa (31/5/2022). (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *