Kupang, RNC – Sidang DPRD Kota Kupang dengan agenda pembahasan anggaran untuk tenaga PTT yang sedianya dilanjutkan Selasa (15/8/2023) hari ini kembali tertunda. Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe tetap meminta kehadiran Penjabat Wali Kota, George Hadjoh.
Diwawancarai RakyatNTT.com di ruang kerjanya, Selasa (15/8/2023) siang, Yeskiel Loudoe menyampaikan pembahasan nasib PTT harus diskors untuk ketiga kalinya. Hal ini diakibatkan Penjabat Wali Kota, George Hadjoh tak hadir. “Belum bisa sidang. Sidang dimulai kalau Pak Pj hadir. Alasannya karena beliau lagi ikut kegiatan di provinsi,” sebutnya.
Menurutnya, kehadiran penjabat wali kota sangat penting agar pembahasan nasib para PTT di tahun 2023 bisa menemui titik terang dan ada kesepakatan antara Pemkot dan DPRD.
Sementara itu, Asisten III Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally mengatakan pembahasan nasib PTT ini dilakukan agar pemkot bisa mendapatkan rekomendasi DPRD serta bisa melakukan persiapan anggaran bagi 2.414 PTT. Pasalnya, dalam anggaran murni tahun 2023 ini PTT hanya mendapatkan anggaran hingga November 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023.
Selain itu, pembahasan bersama DPRD ini sebagai bentuk tindaklanjut perintah Kementerian PAN RB yang meminta agar Pemkot Kupang tidak menghentikan pegawai tidak tetap (PTT) di tahun 2023 dan harus bekerja hingga akhir 2023 dan mendapatkan SK Pengangkatan untuk tahun 2024.
“Nah, ini urgensi yang harus dibicarakan di DPRD,” ucapnya.
Yanuar mengatakan sidang pembahasan nasib PTT ini tak bisa digelar untuk ketiga kalinya lantaran Penjabat Wali Kota belum bisa hadir di DPRD. Hal ini dikarenakan penjabat wali kota sedang mengikuti rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrim di Pemprov NTT. “Karena kemiskinan ekstrim ini adalah salah satu agenda nasional,” jelasnya. (rnc04)
Reporter: Rocky
Editor: Semy Rudyard H. Balukh
Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com
