oleh

Tidak Penuhi Ambang Batas Selisih Suara, MK Tolak Gugatan Paket Misi

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Pasangan Maria Geong dan Silverius Sukur (Paket Misi) terpaksa harus memupus harapan mereka untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat (Mabar). Pasalnya, gugatan Paket Misi ke Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak oleh Hakim Konstitusi sehingga sengketa hasil Pilkada Mabar tidak dapat dilanjutkan dalam sidang pokok perkara.

Dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/2/2021), sembilan hakim konstitusi yang mengadili perkara nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut menolak permohonan Pemohon.

Iklan Dimonium Air

“Mengadili, dalam permohonan eksepsi, satu (1) menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. Dua (2) menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” demikian bunyi amar putusan.

Adapun sembilan hakim konstitusi yang mengadil perkara ini yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo dan Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai anggota.

Kuasa hukum Termohon (KPU Mabar), Ferdinandus Himan kepada RakyatNTT.com, permohonan Pemohon di MK yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 pada Pilkada Mabar (Paket Misi) dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

“Permohonan Paket Misi di MK sudah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan yakni 1,5 persen,” sebut Ferdinandus Himan.

Untuk diketahui, jumlah penduduk Kabupaten Mabar sebanyak 263.562 jiwa. Sesuai ketentuan, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa-500 ribu jiwa, syarat selisih suara yang bisa digugat ke MK yakni paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah. Ketentuan ini selain termuat pada Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) juga termuat dalam Lampiran V Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pada Pilkada Mabar 2020 lalu, pasangan Pantas Ferdinandus dan Hj. Andi Riski Nur Cahya mendapat 29.593 suara. Pasangan Maria Geong dan Silverius Sukur mendapat 41.459 suara. Pasangan Edistadius Endi dan dr. Yulianus Weng mendapat 45.057 suara. Sedangkan pasangan Adrianus Garu dan Anggalinus Gapul mendapat 19.412 suara. Dengan demikian total suara sah sebanyak 135.521 suara.

Merujuk pada ketentuan di atas (batas limitatif sengketa Pilkada), selisih suara yang harus dibuktikan Paket Misi minimal 2.033 suara. Namun, dalil-dalil Pemohon tidak mampu dibuktikan.

“Selisih suara yang disampaikan pemohon tidak jelas. Pemohon menyampaikan dalil-dalil pelanggaran yang bersifat TSM (terstruktur, sistematis dan masif), tapi tidak pernah ada keberatan di Bawaslu. Perbaikan permohonan juga sudah lewat batas waktu perbaikan. Jadi permohonan yang dipakai ya seperti yang dikonsepkan di awal,” ungkap Ferdinandus Himan.

Dengan ditolaknya gugatan Paket Misi oleh MK, maka dalam waktu dekat KPU Mabar akan melakukan penetapan pasangan Edistadius Endi dan dr. Yulianus Weng sebagai bupati dan wakil bupati Mabar terpilih. (rnc09)

  • 355
    Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed