Kupang, RNC – Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Jabir Marola menggelar reses tahap II Tahun 2024-2025 di Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Sabtu (8/2/2025). Pada kesempatan, warga menyampaikan berbagai usulan terkait program berobat gratis, beasiswa serta drainase yang buruk.
Salah satu warga, Rusni Djumiati Jatim mengeluhkan proses administrasi kependudukan yang tak pernah tuntas. Hingga saat ini ia dan sejumlah warga belum menerima dokumen administrasi yang dibutuhkan. “Kami di sini percayakan kami punya Ketua RT, tapi sampai hari ini ada KK maupun KTP yang belum juga tuntas,” ucapnya.
Warga lainnya, Benny Nahak juga meminta agar DPRD lebih keras untuk menyampaikan aspirasi warga tentang layanan kesehatan. Pasalnya, berdasarkan informasi bahwa Kota Kupang telah mendapat status UHC dari BPJS, sehingga setiap warga yang berobat di Puskesmas atau rumah sakit hanya menggunakan NIK. “Ini kami butuh kepastian apakah benar ataukah hanya bulan politik saja,” tanya Benny.
Warga lainnya juga berharap agar DPRD bisa membantu warga mendapatkan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi mahasiswa Kota Kupang. “Kami harap sekali, karena sekarang biaya kuliah juga besar,” ungkap salah satu warga dalam reses tersebut.
Menanggapi beberapa hal tersebut, Jabir Marola mengatakan saat ini Fraksi NasDem Kota Kupang fokus pada berbagai program bantuan untuk warga, baik dari sisi administrasi kependudukan, pendidikan maupun kesehatan.
“Kami dewan asal NasDem ada tersebar di 4 fraksi, dan saya pastikan kami akan tindaklanjuti berbagai persoalan ini,” ungkap Jabir.
Ia juga membeberkan bahwa Pemkot memiliki program beasiswa bagi mahasiswa asli Kota Kupang yang dimulai dari semester III sampai VII. Jabir meminta warga harus proaktif menyambut program tersebut, bahkan dirinya siap memperjuangkan bantuan tersebut bisa dinikmati warga.
Selain itu, untuk administrasi kependudukan, ia akan berkoordinasi dengan pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menindaklanjuti keluhan warga tersebut. Soal polemik terjadinya genangan air atau banjir saat ini, Dinas PUPR dan PRKP Kota sedang melakukan identifikasi dan melakukan perencanaan anggaran. “Drainase tentu menjadi prioritas, karena kita sudah butuh sistem yang benar agar air jangan menggenangi permukiman warga,” pungkasnya. (rnc04)
Ikuti berita terkini dan terlengkap di WhatsApp Group RakyatNTT.com
