Larantuka, RNC – Penjabat Bupati Flores Timur, Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si didampingi Kepala Dinas Pendikan Kepemudaan dan Olahraga, Felix Suban Hoda, S.S., M.Ed., dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Heronimus Lamawuran, S.Sos., menerima pengurus PGRI Kabupaten Flotim, Kamis (30/6/2022) di Aula Setda Flores Timur.
Berdasarkan rilis Prokompim Setda Flotim, Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, di awal pertemuan mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Penjabat Bupati dalam menangani persoalan-persoalan di Flores Timur. Merespon langkah-langkah cepat ini, Maksimus mengajak rekan-rekan pengurus PGRI Flores Timur untuk ikut bergerak seirama dengan gerak cepat yang dilakukan oleh Penjabat Bupati.
Di depan Penjabat Bupati, Maksimus menjelaskan PGRI merupakan wadah yang menghimpun para guru bergerak dalam upaya meningkatkan profesionalisme, membantu peningkatan kesejahteraan dan ketenagakerjaan. Diakuinya, sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus PGRI Flores Timur sejak dikukuhkan di tahun 2021.
Maksimus berharap Penjabat Bupati dapat menjembatani beberapa kebutuhan PGRI Flores Timur yakni pembangunan Rumah Guru PGRI Flores Timur yang menjadi tempat pertemuan bagi para guru. “Kita baru mampu membeli tanah di kota ini, namun belum mampu membangun rumahnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga berharap Penjabat Bupati dapat mengakomodir kebutuhan para guru akan seragam PGRI yang baru serta meminta agar kegiatan audensi seperti ini dapat terus dilakukan untuk menjembatani kebutuhan-kebutuhan para guru di Flores Timur.
Para Pengurus PGRI Flores Timur kemudian secara langsung menyampaikan beberapa permohonan yang menjadi kebutuhan yang dirasakan sebagai guru. Beberapa di antaranya yakni intervensi politik yang harus dihindari khususnya dalam hal pengangkatan dan mutasi guru dan kepala sekolah. Selain itu, hak-hak guru yang harus diberikan tepat waktu, jaringan internet yang belum tersedia, dan penumpukan tenaga pengajar di SD negeri akibat banyak tenaga guru dari sekolah swasta yang lulus P3K dan ditempatkan di sekolah negeri.
Tak hanya itu, mereka juga menyampaikan perlu dibangun sebuah SMK di Adonara Barat. Termasuk jaringan internet untuk wilayah Pulau Solor, sarana prasarana di sekolah yang belum memadai, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah dan peserta P3K Tahap II yang sudah lolos namun belum ditindaklanjuti untuk proses-proses berikutnya.
Menanggapi permohonan tersebut, Penjabat Bupati Doris Rihi pun memberikan beberapa jawaban. “Pertama, mengenai mutasi, nanti kita perhatikan. Tetapi, yang sesungguhnya, yang politik itu kita sendiri. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita dipindahkan, lalu mulai membuat konsep, berkesimpulan bahwa betul terjadi (intervensi) politik,” jelasnya.
“Artinya, kita harus menikmati berkat Tuhan itu, dan menerimanya,” pesannya.
Menurut Penjabat Bupati, tidak semua proses pengangkatan, mutasi dan pemberhentian guru dan kepala sekolah selalu diintervensi oleh politik, namun tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Beberapa masukan dari Korwil dan pertimbangan-pertimbangan logis juga menjadi referensi dalam menentukan keputusan itu. Penjabat Bupati pun berjanji akan memperhatikan hal ini ke depannya.
Menanggapi kebutuhan akan jaringan internet di kecamatan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, Penjabat Bupati menjelaskan sudah banyak titik di Flores Timur yang sudah diusulkan melalui aplikasi PASTI yang diakomodir oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur.
Mengenai hak-hak guru yang tidak dibayarkan tepat waktu, Doris Rihi lantas mendorong Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga agar segera melakukan pembenahan data guru sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Menjawab kebutuhan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana di sekolah serta Rumah PGRI, Doris Rihi mengakui alokasi dana yang tersedia memang sangat terbatas. Untuk mengatasi persoalan ini, Penjabat Bupati mengajak para guru untuk memanfaatkan intervensi pusat melalui program-progam yang diadakan pemerintah pusat seperti Sekolah Penggerak, dan lainnya.
Mengenai lulusan P3K Tahap II yang belum diproses selanjutnya dan usul pendirian SMK di Adonara Barat, Penjabat Bupati menjanjikan akan mengkomunikasikannya dengan pemerintah provinsi karena hal ini menjadi kewenangan provinsi.
Di akhir pertemuan, Doris Rihi mengajak para guru dalam wadah PGRI untuk terus setia dan berkomitmen pada tugas dan pengabdiannya sebagai pengajar dan pendidik. Penjabat Bupati menuntut para guru untuk tetap memiliki tanggung jawab yang besar dan mulia sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Karakter sebagai guru juga harus dibawa dalam tanggung jawab sosial, pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dijalaninya.
“Jadilah guru yang menjadi panutan semua orang,” imbuhnya. (*/rnc27)
Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com
