Kupang, RNC – Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC resmi melantik Sulastri H. I Rasyid, S.Pi., M.Si sebagai Penjabat Bupati Flores Timur (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT) dan Paskalis Ola Tapobali, A.P., M.T sebagai Penjabat Bupati Lembata (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata) di Aula El Tari Kupang, Selasa (28/5).
Pj. Gubernur Ayodhia dalam sambutannya meminta kedua Penjabat Bupati yang telah dilantik menunjukkan kompetensi terbaik serta pengabdian dan pelayanan dalam akselerasi percepatan pembangunan yang tulus dengan berlandaskan pada komitmen dan integritas yang teguh.
Ia meminta keduanya selalu membangun koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan DPRD, unsur Forkopimda, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pemangku kepentingan atau stakeholders terkait lainnya.
Menurutnya, roda pemerintahan dan pembangunan akan berjalan efektif bila ada saling keterbukaan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam semangat kolaborasi. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan dalam berbagai jabatan yang diemban selama ini.
“Kiranya kedua Penjabat Bupati mampu melihat peluang, tantangan, memberikan solusi serta mengakselerasi berbagai program-program pembangunan di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata,” jelas Ayodhia.
Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Ayodhia Kalake turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si, Penjabat Bupati Flores Timur Periode 2023-2024, dan Bapak Drs. Matheos Tan, M.M, Penjabat Bupati Lembata Periode 2023-2024, atas segala jasa dan pengabdian dalam membangun Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata.
Selanjutnya, kepada kedua Penjabat yang baru dilantik ia turut menitipkan beberapa hal yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo.
Pertama, terkait Pilkada 2024, ia berharap kedua Penjabat Bupati dapat berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu di kedua kabupaten untuk memastikan realisasi dan pencairan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan. Selain itu, mendukung upaya validasi dan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November nanti.
Kedua, terkait realisasi dan penyerapan APBD, ia meminta kedua penjabat bupati mendorong percepatan realisasi belanja daerah agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran dengan tetap mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta memiliki output dan outcome yang berimpilikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, terkait upaya pengendalian inflasi, Ayodhia meminta para penjabat bupati untuk senantiasa melakukan pemantauan rutin harga-harga kebutuhan pokok masyarakat di pusat-pusat perdagangan dan pasar-pasar tradisional. Lakukan inspeksi mendadak atau sidak di gudang-gudang distributor untuk menjamin ketersediaan pasokan.
“Saya minta kedua penjabat Bupati dapat membangun koordinasi intensif dengan instansi terkait seperti Bulog dan Badan Pangan Nasional agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kabupaten masing-masing tetap tersedia. Jika diperlukan dapat melakukan operasi pasar dengan menggandeng mitra kerja seperti BUMN, BUMD, dan pihak swasta lainnya,” sambung Ayodhia.
Keempat, terkait stunting hendaknya menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan perwujudan generasi emas Indonesia dan NTT pada tahun 2045. Ia berharap kedua penjabat bupati melakukan konsolidasi tim kerja, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk menekan angka stunting. Lakukan intervensi sensitif dan spesifik, penimbangan secara berkala untuk mengetahui perkembangan stunting setiap bulan.
Juga mengambil langkah-langkah strategis untuk menurunkan jumlah stunting selama masa kepemimpinan penjabat bBupati. “Kiranya penjabat bupati berdua terus mendorong keterlibatan berbagai pihak seperti mitra kerja maupun pihak swasta dalam upaya penanganan stunting,” kata Ayodhia.
Kelima, terkait penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Ayodhia berharap kedua penjabat bBupati dapat fokus dan mengakselerasi satu-dua program utama andalan daerahnya masing-masing selama periode kepemimpinan ke depan. Libatkan berbagai lintas sektor untuk mendorong penurunan jumlah angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing.
Keenam, terkait investasi, Ayodhia berharap kedua penjabat bupati terus mendorong dan mengakselerasi terciptanya lingkungan ekosistem investasi di kedua kabupaten melalui upaya peningkatan reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur serta tata kelola dalam pemberian izin investasi dengan kehadiran Mall Pelayanan Publik.
“Saya meminta perhatian serius dari kedua penjabat bupati agar mengambil langkah-langkah strategis dan kolaboratif untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi meningkatkan kualitas indeks dan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik,” jelas Ayodhia.
Usai pelantikan penjabat bupati, dilaksanakan pelantikan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata Periode 2024-2025 oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ny. Sofiana Milawati Kalake.
Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK yang dilantik yakni Arif Rahman, S.Sos., M.Si (Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Flores Timur), dan Ny. Maria Anastasia, BB, S.STP, M.Si (Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende).
Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni, Forkopimda Provinsi NTT, Forkopimda Kabupaten Flores Timur, Forkopimda Kabupaten Lembata, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas D. Lana serta para pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. (*/hms/rnc)
