Ende, RNC - Debit air di Danau Kelimutu menurun drastis. Fenomena ini sudah terjadi dalam dua tahun terakhir ini. Bahkan, saat ini ketinggian air turun hingga 5 meter.
Selasa (25/5/2026), DPRD Kabupaten Ende menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, SGI, BVMG, TNK, Camat Ndona Timur, Camat Kelimutu dan Perkumpulan Pelaku Pariwisata Moni Kelimutu (P3MK).
RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Maximus Deki didampingi Ketua Komisi III, Vinsen Sangu dan Wakil Ketua Komisi I, Hj. Silya D. Indradewa. RDP dihadiri 16 anggota DPRD.
Perwakilan P3MK, Hans membenarkan turunnya ketinggian air di Tiwu Ata Bupu (Danau Orang Tua) Danau Kelimutu. Menurutnya, P3MK sudah melakukan langkah-langkah persuasif dan kekeluargaan melalui kunjungan dan berdialog dengan otoritas TNK maupun Badan Vulkanologi. Bagi P3MK, Balai TNK diibaratkan orang tua yang menjaga dan melindungi anaknya bernama Danau Kelimutu. Namun saat ini ada kesan terabaikan.
Sementara itu, Agus da Silva dari Pusat Vulkanologi menjelaskan menurunnya debit air Danau Kelimutu adalah fenomena biasa. Hal ini disebabkan kemarau yang panjang. Selain itu diduga adanya penyerapan air Danau Kelimutu oleh tanah.
Menanggapi berbagai pendapat tersebut, Ketua Komisi III, Vinsen Sangu mengatakan diksi yang dipakai oleh Badan Vulkanologi yakni kata ‘kemungkinan, dugaan, biasa saja’ menunjukkan lemahnya peran institusi tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai elemen strategis untuk mendeteksi terjadinya sesuatu yang besar di puncak Danau Kelimutu.
Menurunnya debit air di Danau Kelimutu tidak bisa diabaikan sebagai fakta, baik atas kejadian alam maupun oleh aktivitas manusia. Menurunnya, debit air di Danau Kelimutu tidak saja terjadi ancaman bencana geologi, tetapi ada potensi besar akan ancaman tergerusnya nilai kearifan lokal peradaban budaya Lio dan terancamnya objek wisata yang menjadi ikon Ende di mata dunia.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah, TNK, dan Badan Vulkanologi untuk segera melakukan kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya yang memiliki kompentensi untuk melakukan kajian ilmiah.
Pada bagian akhir RDP, beberapa poin yang disepakati yakni pemerintah daerah, BVMG, dan TNK diminta segera melakukan kajian ilmiah atas dampak menurunnya debit air Danau Kelimutu. Kajian ilmiah tersebut diminta untuk dilakukan oleh tim independen, baik lembaga perguruan tinggi maupun lembaga riset lainnya yang memiliki kompentensi di bidangnya.
Selanjutnya, hasil kajian ilmiah tersebut dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat umum. Selain itu, segera dilaksanakan seremonial adat sesuai adat dan budaya setempat atas dampak menurunnya debit air di Danau Kelimutu tersebut.
Pemerintah daerah juga diminta memantau dan mengevaluasi secara rutin baik dampak menurunnya debit air Danau Kelimutu maupun dampak lingkungan akibat aktivitas pengeboran panas bumi Mutubusa Sokoria di Kecamatan Ndona Timur. (rnc16)
