oleh

Hinca Pandjaitan Minta Polisi Bubarkan Forum KLB Demokrat yang Ilegal

Iklan Covid Walikota Kupang

Jakarta, RNC – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII meminta pihak kepolisian membubarkan KLB ilegal yang tidak ada izinnya.

Hinca mengatakan sudah cek langsung ke Kapolri bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri, baik Mabes maupun Polda Sumut sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB.
“Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya, maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras,” kata Hinca dalam siaran persnya, Jumat (5/3/2021).

Iklan Dimonium Air

Selain itu, ada alasan bahwa ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, adalah alasan yang tidak benar.

BACA JUGA: Massa Demokrat Sumut Datangi Lokasi KLB, Terjadi Aksi Saling Lempar

Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga dipastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat.

“Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. Jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen,” tegas Hinca.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini, kata Hinca, semua pihak harus mengelola masalah ini dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia, maka penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

Ia menegaskan, SBY dan AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham. Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed