Kupang, RNC – ‘Perseteruan’ antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan DPRD Rote Ndao berbuntut pada gaji. Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat, Senin (15/6/2020) menegaskan dirinya sudah meneken keputusan pemberhentian gaji selama 6 bulan.
Saat meresmikan destinasi wisata Mulut Seribu “Cottage Pia Heu Victory dan Resto Mama Hoko” di Desa Daima, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, VBL menjelaskan dirinya sudah meneken keputusan pemberian sanksi untuk Bupati, Wakil Bupati dan semua anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao. Selama enam bulan ke depan, mereka tidak menerima mulai Juli-Desember 2020.
BACA JUGA: Majukan Wisata Rote Ndao, Gubernur Resmikan Cottage Pia Heu di Mulut Seribu
Para pejabat Rote Ndao ini baru akan kembali menerima pada Januari 2021. Itupun kalau tidak lagi terjadi kegagalan penetapan APBD 2021. Seperti diketahui, pada Tahun Anggaran 2020 pemerintah dan DPRD gagal menetapkan APBD Tahun Anggaran 2020. Akibatnya bupati mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
“Enam bulan ini mulai bulan Juli 2020 DPRD tidak terima gaji lagi, Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat gaji lagi sampai Desember 2020 habis dan Januari 2021 kembali terima gaji. Jika sudah tidak deadlock lagi,” kata VBL.
Ia kembali menjelaskan jika pada tahun anggaran 2021 tidak lagi menyepakati APBD, maka sanksi yang sama akan diberikan. “Jadi tolong dibahas dengan baik dan benar. Saya sudah teken kemarin. Sebelum saya datang itu satu hadiah juga,” ujarnya.
Menurutnya, jika kembali deadlock, maka tidak ada program yang jalan dan anggaran pun tidak bertambah, sehingga pembanguna tidak akan berjalan.
Ia juga mengatakan dalam mendesain APBD tidak boleh berimbang. Harus ada defisit sehingga bupati dan jajarannya bisa bekerja mencari anggaran. “Kalau berimbang itu artinya bupati tidak kerja, kalau berimbang DPRD tidak memberikan tugas kepada bupati untuk bekerja. Itu sudah ada uang tidak perlu ke mana-mana sudah aman. Tetapi Kalau defisit dia wajib cari,” ujar VBL. (rnc12)
