oleh

Kasus Dugaan Korupsi Bernilai Miliaran Masih Mengendap di Kejari TTU

Kefa, RNC – Sejak tahun 2013 hingga 2020, Kejaksaan Negeri TTU menangani sejumlah dugaan kasus korupsi, baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun temuan dari Kejari TTU. Namun, kebanyakan masih macet penyelesaiannya.

Kasus-kasus tersebut di antaranya dugaan korupsi atas 4 paket jalan perbatasan dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.096.7022.000 yakni paket pekerjaan peningkatan jalan ruas jalan Desa Faenake–Banain senilai Rp 1.336.770.000,- dengan pemenang tender CV. Pamitran. Kemudian, peningkatan jalan ruas jalan Kantor Camat Bikomi Utara senilai Rp 897.525.000,- dengan pemenang tender CV. Kemilau Bahagia, peningkatan jalan ruas jalan Kefamenanu–Nunpo senilai Rp 1.778.200.000, dengan pemenang tender CV. Berkat Ilahi, peningkatan jalan ruas jalan Saenam–Nunpo Section III senilai Rp 2.229.210.000,- dengan pemenang tender CV. Tritunggal Abadi.

Dari 7 paket jalan perbatasan senilai Rp 9.545.312.000 di mana 3 paket pekerjaan telah diputuskan incrah dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2019 lalu. Sementara 4 kasus dugaan korupsi senilai Rp 4.096.7022.000 tersebut ditangguhkan penanganannya oleh Kejari TTU dengan alasan sepele, yakni karena nilai kerugian lebih kecil dari 3 paket jalan perbatasan yang telah diputus dan berkekuatan hukum pada tahun 2019 lalu.

Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TTU dalam rilisnya kepada RakyatNTT.com, Rabu (28/10/2020) menjelaskan tebang pilih penanganan kasus koruspi oleh Kejari TTU juga ditunjukkan juga dalam dugaan korupsi pelampauan anggaran belanja senilai Rp 14.237.210.474 di luar APBD TA 2019 atas belanja pegawai honorarium senilai Rp 11.598.039.134 yang direlaisasikan untuk pemberian honorarium kepada pegawai tidak tetap pada Dinas PKO Kabupaten TTU, belanja hibah senilai Rp 1.224.171.340 dan belanja bantuan sosial senilai Rp 1.415.000.000, yang terjadi melalui penerbitan Peraturan Bupati TTU tentang Perubahan Penjabaran APBD TTU 2019 sebanyak 6 kali dalam tahun anggaran 2019. Dugaan penyimpangan yang menjadi temuan BPK ini telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri TTU oleh masyarakat namun belum ditindaklanjuti.

BACA JUGA: Ketua KPK Ajak 34 Gubernur Jauhi Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19

Lebih lanjut dijelaskan, Kejari TTU yang menaruh perhatian ekstra serius melalui TP4D Kejari TTU terhadap pembangunan Taman Doa dan Patung Kristus Raja dengan dana multiyears APBD TTU senilai Rp 90 miliar lebih, diduga abai dan sengaja membiarkan terjadinya dugaan korupsi atas pembangunan ruas jalan menuju lokasi rencana pembangunan Taman Doa dan Patung Kristus Raja sepanjang 1.110 meter dengan nilai kontrak Rp 12,5 miliar pada tahun 2017.

Pengerjaan ruas jalan tersebut hanya mencapai 700 meter dan tidak sampai ke lokasi pembangunan Taman Doa dan Patung Kristus Raja dengan mengalihkan sisa volume pekerjaan ruas jalan sepanjang 410 meter di luar kontrak lokasi pengerjaan yang harus dilakukan. Ini merugikan keuangan daerah untuk pengerjaan ruas jalan sepanjang 410 meter namun direalisasikan pembayarannya kepada kontraktor pelaksana CV. Happy Jaya Abadi untuk volume pekerjaan 1.110 meter senilai Rp 12.5 miliar. Kasus ini didiamkan sejak tahun 2017.

“Kami meminta Jamwas Kejaksaan agung RI dan Komisi Pengawas Kejaksaan RI mengawasi dan memastikan Kejari TTU segera menindaklanjuti kasus-kasus dugaan korupsi yang kami sampaikan
serta mendesak Kejari TTU meminta maaf kepada masyarakat TTU atas pengabaikan penanganan dugaan kasus–kasus korupsi di Kejaksaan Negeri TTU dengan segera menindak lanjuti penanganan hukum dugaan korupsi yang telah dilaporkan,” kata aktivis antikorupsi dari Lakmas CW-NTT, Victor Manbait.

Kasus-kasus dugaan korupsi yang diadukan ke Kejari TTU:

1. Pekerjaan peningkatan jalan Desa Faenake–Banain senilai Rp 1.336.770.000,- dengan pemenang tender CV. Pamitran

2. Peningkatan jalan ruas jalan Kantor Camat Bikomi Utara senilai Rp 897.525.000,- dengan pemenang tender CV. Kemilau Bahagia

3. Peningkatan jalan ruas jalan Kefamenanu–Nunpo senilai Rp 1.778.200.000, dengan pemenang tender CV. Berkat Ilahi

4. Peningkatan jalan ruas jalan Saenam–Nunpo Section III senilai Rp 2.229.210.000,- dengan pemenang tender CV. Tritunggal Abadi

5. Pelampauan anggaran belanja senilai Rp 14.237.210.474 di luar APBD induk TA 2019 atas Belanja Pegawai Honorarium senilai Rp 11.598.039.134

6. Belanja hibah senilai Rp 1.224.171.340 dan belanja bantuan sosial senilai Rp 1.415.000.000

7. Pembangunan ruas jalan menuju lokasi pembangunan Taman Doa dan Patung Kristus Raja sepanjang 1.110 meter dengan nilai kontrak Rp 12,5 miliar pada tahun 2017

8. Perencanaan pembangunanan Taman doa dan patung Kristus Raja dengan nilai kontrak Rp 300 juta

(*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed