oleh

Pilkada Digelar 2022 atau 2024? Begini Sikap 9 Parpol di DPR RI

Iklan Covid Walikota Kupang

Jakarta, RNC – DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Dalam draf RUU Pemilu itu, diatur jadwal Pilkada 2022.

Seperti dilansir dari detikcom, Kamis (28/1/2020), pasal yang mengatur jadwal Pilkada 2022 tertuang dalam Pasal 731 ayat (2) draf RUU Pemilu. Berikut ini bunyi lengkap Pasal 731 Draf RUU Pemilu:

Iklan Dimonium Air

Pasal 731

(1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020.

(2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.

(3) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

Pengaturan jadwal Pilkada 2022 ini direspons partai politik (parpol) di Senayan. Sejumlah parpol ada yang sepakat, menolak, hingga masih pikir-pikir.

Parpol yang mendukung Pilkada digelar tahun 2022 adalah NasDem, Demokrat, PKS, dan Golkar. Di sisi lain, parpol yang mendukung Pilkada digelar 2024 ialah PDIP, PKB, PAN, dan PPP. Sementara itu, Gerindra mengaku masih pikir-pikir.

Pembahasan jadwal Pilkada 2022 ini menjadi ‘panas’ karena menyangkut waktu pelaksanaan Pemilihan gubernur DKI. Efeknya bisa berdampak pada persaingan di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menilai ada sejumlah partai yang mencari atau mempertahankan jagoannya untuk Pilpres 2024. Salah satunya melalui jalur awal, yakni Pilkada 2022.

“Jadi ada partai-partai yang mencari jagoan atau mempertahankan jagoan, ya misalnya mau mencari calon presiden baru atau alternatif di luar yang ada sekarang ini melalui Pilkada Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim, terutama Pilkada Jakarta, karena Jakarta lah pilkada rasa pilpres,” kata Qodari kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).

Kembali soal pandangan di DPR, berikut sikap 9 parpol soal Pilkada 2022:

PKS

PKS mendorong pilkada digelar sesuai dengan habisnya masa jabatan kepala daerah. Pilkada terdekat yakni 2022 dan 2023, termasuk Pilkada DKI 2022.

“Setuju Pilkada DKI di 2023. Bukan hanya Pilkada DKI, tapi semua Pilkada 2022 dan 2023 penting dijalankan,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (26/1).

Mardani menyebut pilkada selanjutnya penting digelar karena jika ditunda hingga 2024 akan terjadi penumpukan jadwal. Mardani juga menyebut penundaan pilkada bisa menyebabkan ratusan daerah dipimpin Plt yang mana dia menilai itu tak efektif untuk keberlangsungan roda pemerintahan.

“Jika dikumpulkan jadwalnya di 2024 maka akan ada penumpukan jadwal dan ada ratusan PLT yang berlaku pada masa yang panjang. Justru di masa krisis diperlukan kepala daerah definitif hingga bisa menjadi nakhoda utama mengawal krisis,” kata Mardani.

NasDem

Partai yang dipimpin Surya Paloh tak berbeda dengan PKS. Partai NasDem setuju pelaksanaan pilkada sesuai dengan jadwal, termasuk Pilkada DKI.

“Kalau NasDem mendorong agar pilkada dilakukan normalisasi ya,” kata Sekretaris Fraksi NasDem DPR Saan Mustopa saat dihubungi, Selasa (26/1/2021).

“Tetap 2022 ada pilkada, 2023 ada pilkada. Nanti 2025 ada pilkada, 2027 ada pilkada, 2028 ada pilkada. Jadi tetap seperti siklus sekarang aja. Jadi tidak perlu diserentakkan secara nasional,” sambungnya.

Saan mengatakan semangat Komisi II DPR untuk melakukan normalisasi pilkada sesuai dengan pengaturan yang sudah ada saat ini. Dengan demikian, menurutnya, Pilkada DKI dapat dilakukan pada 2022.

“Nah, ini semangat yang ada di Komisi II ketika menyusun draf pilkada. Jadi memang kita menjadwalkan di 2022 itu ada pilkada. Ya, 2022 sesuai dengan jadwal, termasuk pilkada di DKI,” sambungnya.

Partai Demokrat

Partai Demokrat mendukung pemilihan kepala daerah yang habis pada 2022 tetap digelar di tahun yang sama, termasuk DKI Jakarta. Begitu juga kepala daerah yang habis pada 2023.

“Demokrat mengusulkan pilkada dilakukan di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Demokrat meminta daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023, tetap menjalani Pilkada di tahun 2022 dan 2023,” kata Kepala Bamkostra PD, Herzaky, kepada wartawan, Selasa (26/1).

“Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, dan pemilihan DPD RI, sesuai dengan putusan MK tanggal 26 Februari 2020, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itulah, Demokrat mendukung penuh pelaksanaan pemilu nasional serentak di tahun 2024,” lanjutnya.

PPP

Politikus PPP Nurhayati Monoarfa menilai sebaiknya UU Pemilu tidak dilakukan revisi. Hal itu serta merdampak pada Pilkada 2024 tetap digelar.

“Soal pilkada, kami tetap dengan UU (Pemilu) yang tidak perlu diubah sehingga pilkada tetap di tahun 2024,” ujar Nurhayati kepada wartawan, Selasa (26/1).

Anggota Komisi II DPR RI itu juga menilai UU Pemilu belum relevan untuk diubah. Ia berharap UU Pemilu tidak diubah setiap 5 tahun sekali.

“Seingat saya di draf RUU Pemilu belum tentu dibahas dan kami Fraksi PPP berpendapat bahwa RUU (Pemilu) belum relevan untuk diubah,” ujarnya.

“Kita lebih baik mematangkan dan menyempurnakan demokrasi prosedural yang karena itu kita jangan setiap 5 tahun atau setiap pemilu mengubah UU (Pemilu),” sambungnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed