oleh

Peta Politik Berubah: 6 Fraksi Ingin Pilkada 2024, NasDem-PD-PKS Usul 2022

Iklan Covid Walikota Kupang

Jakarta, RNC – Sikap sejumlah partai politik soal tarik-ulur jadwal Pilkada berikutnya berubah usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan parpol pendukungnya. Bagaimana petanya sekarang?

Dirangkum dari detikcom, Minggu (31/1/2021), saat ini sikap 9 fraksi terbelah. Ada 6 fraksi yang mendukung Pilkada 2024 dan tiga fraksi tetap ingin pilkada di tahun 2022.

Iklan Dimonium Air

Ini merupakan pemetaan sikap terbaru usai Presiden Jokowi membahas wacana revisi UU Pemilu dengan memanggil mantan juru bicara TKN-nya pada Kamis (28/1/2021). Pertemuan Jokowi itu diungkap oleh Arsul Sani, yang merupakan Waketum PPP.

Arsul mengatakan Presiden Jokowi mengundang para eks jubir TKN dalam rangka melakukan pertemuan rutin. Menurutnya, pertemuan itu dihadiri oleh 15 orang dari PDI Perjuangan, PPP, Golkar, NasDem, PKB, dan Hanura.

Arsul Sani mengatakan Presiden Jokowi meminta agar para parpol di parlemen benar-benar mempertimbangkan soal revisi UU Pemilu. Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 masih banyak persoalan yang masih belum benar-benar pulih.

BACA JUGA: Kemendagri Ingin Pilkada Serentak Tetap 2024, Ini Alasannya

Menurut Arsul, Presiden Jokowi ingin setiap parpol serius memikirkan segala kepentingan terkait pelaksanaan pilkada. Jokowi, dikatakan Arsul, ingin setiap partai memerhatikan manfaat dan mudarat jika pilkada digelar lebih cepat dari UU Pemilu saat ini.

“Jadi intinya Presiden meminta agar dikaji betul dari berbagai kepentingan, tentunya kepentingan bangsa dan negara, manfaat dan mudaratnya ada Pilkada lagi yang lebih cepat dari pada yang sudah ditetapkan dalam UU yakni akhir tahun 2024,” ungkapnya.

Seperti diketahui, UU Pemilu saat ini mengatur Pilkada berikutnya dilakukan serentak pada 2024. Namun, muncul wacana revisi UU Pemilu yang salah satu isinya adalah Pilkada berikutnya menjadi tahun 2022. Sejumlah pengamat berspekulasi bahwa penentuan jadwal Pilkada berikutnya ini akan berdampak pada kontestasi Pilpres 2024.

Kembali ke pertemuan Jokowi dan para pendukungnya, ada parpol yang kemudian mengubah sikap soal jadwal Pilkada, tapi ada juga yang tetap.

Berikut ini sikap 9 partai politik terkini terkait Pilkada 2024:

1. Dukung Pilkada Tetap 2024

Ada 6 fraksi yang mendukung pilkada digelar 2024. Di antaranya Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, PPP, dan PAN.

Golkar yang sebelumnya mendukung pilkada dilaksanakan 2022, kini berubah sehingga mendukung pilkada digelar 2024. Sikap Golkar ini berubah setelah Presiden Jokowi mengumpulkan mantan jubir TKN-nya.

Ketua Bappilu Golkar Maman Abdurahman, yakin para kepala daerah yang habis masa jabatan tahun 2022 dan 2023 tak mempermasalahkan jika pilkada ditarik ke 2024. Maman menyebut UU Pemilu yang berlaku saat ini disahkan tahun 2016, sehingga tidak terkait dengan kepentingan politik kepala daerah yang habis masa jabatan 2022/2023.

“Para kepala daerah yang akan berakhir di tahun 2022 dan 2023 saya meyakini mereka semua sangat menyadari kok bahwa tidak akan ada lagi pemilihan di tahun 2022 dan 2023 karena UU Pemilu ini disahkan di tahun 2016,” kata Maman.

“Artinya, pada saat mereka maju pada kontestasi politik di tahun 2017 dan 2018, sudah sangat paham dan mengerti betul bahwa tidak akan ada lagi pemilihan di tahun 2022 dan 2023 karena akan diserentakkan di tahun 2024 semuanya,” sebut Maman.

Kemudian Gerindra saat ini mengusulkan Pilkada digelar serentak pada 2024 sesuai dengan UU Pemilu tahun 2017. Gerindra sebelumnya belum menentukan sikap.

“Partai Gerindra merasa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan Umum pada pola demokrasi yang berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama. Gerindra berpikir agar UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi landasan pemilu di 2019 sebaiknya tetap dipertahankan,” ujar Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani melalui keterangan tertulis, Minggu (31/1/2021).

Sama halnya dengan PPP. Untuk PPP, mereka tak ingin UU Pemilu kerap direvisi dan meminta pilkada tetap digelar pada 2024.

“Soal pilkada, kami tetap dengan UU (Pemilu) yang tidak perlu diubah sehingga pilkada tetap di tahun 2024,” ujar politikus PPP, Nurhayati Monoarfa, kepada wartawan, Selasa (26/1).

“Kita lebih baik mematangkan dan menyempurnakan demokrasi prosedural yang karena itu kita jangan setiap 5 tahun atau setiap pemilu mengubah UU (Pemilu),” lanjutnya.

Lalu, PDIP menilai bahwa persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya. Oleh sebab itu, PDIP ingin Pilkada 2024 tetap digelar.

BACA JUGA: Pilkada Digelar 2022 atau 2024? Begini Sikap 9 Parpol di DPR RI

“Atas dasar hal tersebut, sebaiknya pilkada serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah,” ujar Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Sementara, menurut PKB dua tahun ke depan pemerintah harus fokus mengatasi pandemi serta dampak yang ditimbulkan.

“Sampai sekitar dua tahun ke depan, menurut saya kita masih harus fokus pada penanganan pandemi COVID dan masalah ekonomi yang ditimbulkannya. Dengan skema Pilkada serentak nasional tahun 2024. Situasi politik nasional akan lebih kondusif dan anggaran negara dapat difokuskan untuk memulihkan ekonomi, mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang melonjak akibat pandemi COVID,” kata Luqman kepada wartawan, Selasa (26/1).

Lebih lanjut, PAN menyoroti situasi pandemi COVID-19 di Tanah Air saat ini. PAN menilai kegiatan yang memakan anggaran besar sebaiknya ditunda.

“Sampai hari ini PAN mengusulkan ya, kalau bisa pilkadanya diundur sampai 2024,” kata Ketua DPP PAN Ahmad Yohan kepada wartawan, Rabu (27/1).

“Jadi urusan politik-politik yang kemudian bisa makin mempersulit kita menangani wabah Corona ini kemudian juga menyedot pembiayaan yang besar sebaiknya kita tundalah,” katanya.

2. Ingin Pilkada Dipercepat ke 2022

Ada 3 partai yang ingin pilkada tetap digelar tahun 2022, yakni NasDem, PKS, dan PD. Ketiganya mendukung adanya normalisasi UU Pemilu.

Sikap NasDem tidak berubah setelah Presiden Jokowi mengumpulkan mantan jubir TKN. NasDem tetap konsisten mendukung pilkada 2022 karena mempertimbangkan kemaslahatan orang banyak. NasDem khawatir akan ada banyak kegaduhan dalam rangkaian penyelenggaraan pemilu serentak tersebut. NasDem juga mengatakan akan banyak anggaran yang keluar jika pemilu dilaksanakan secara serentak.

“Jadi kita bisa bayangkan di 2024 itu tidak ada urusan pemerintah, urusan rakyat itu nggak ada lagi, karena semua habis energi kita bicara hanya pilpres, pileg, sampai pilkada jadi begitu banyak persoalan nanti. Terus berapa banyak biaya nanti untuk melaksanakan agenda politik tersebut, terus keterbatasan sumber daya negara penyelenggaraan,” ujar Waketum NasDem, Ahmad Ali, ketika dihubungi, Minggu (31/1/2021).

Sementara itu PKS yang mendukung pilkada 2022 sejak awal menilai daerah butuh pemimpin yang bisa membuat wilayah kondusif di tengah masa pandemi ini. Oleh karena itu, PKS sepakat pilkada digelar 2022, agar tidak ada kekosongan pemimpin di suatu wilayah.

BACA JUGA: Sesuai Draf RUU Pemilu, Pilkada Kota Kupang, Flotim dan Lembata Digelar 2022

“Saya kira ada beberapa partai pendukung pemerintah yang setuju normalisasi yaitu ke 2022 dan 2023. PKS setuju 2022 dan 2023 agar tidak terjadi yang tidak normal alias terlalu banyak. Dalam situasi pandemi seperti ini diperlukan kepemimpinan yang kondusif dan berkewenangan penuh untuk segera bisa menyelesaikan soal pandemi,” ucapnya.

Kemudian, PD berpandangan pilkada serentak 2024 akan memberatkan anggaran dan kerja penyelenggara pemilu. PD juga menilai demokrasi yang tidak sehat jika suatu wilayah dipimpin penanggung jawab dalam waktu yang lama.

“Kita tetap mendorong adanya pilkada 2022 dan 2023 sebagai bagian dari siklus 5 tahun demokrasi kita, kalau tidak ada pilkada berarti semua jabatan bupati dan gubernur akan diisi oleh PJ yang akan bekerja cukup lama. Ini kurang sehat untuk demokrasi kita, juga untuk program pembangunan di daerah. Lagi pula kalau semuanya ditumpuk di 2024 meskipun berbeda bulannya akan memberatkan anggaran, penyelenggaraan juga kejenuhan pemilih,” kata Marwan, kepada wartawan, Minggu (31/1/2021). (*/dtc/rnc)

  • 16
    Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed