oleh

Sertifikat IKI CV Elitism Dicabut, Balai Karantina Ikan: Sudah Sesuai Prosedur

Kupang, RNC – Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) CV Elitism oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah sesuai prosedur. Hal ini ditegaskan Dr. Linda Hariadi selaku Ketua Tim Karantina Ikan pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi NTT untuk mengklarifikasi pernyataan Direktur CV Elitism, Yuliana Ekawati.

Linda menjelaskan, peranan IKI semakin penting dengan adanya perubahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Kemudahan-kemudahan pengaturan atau regulasi yang diberikan oleh pemerintah, baik untuk kegiatan ekspor ataupun impor, bertujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu (HPI) di dalam wilayah NKRI.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan Nomor 9/PERMEN-KP/2019 tentang Instalasi Karantina Ikan, maka pelaku usaha yang tidak melakukan pengelolaan IKI sebagaimana mestinya dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan sertifikat dan pencabutan sertifikat.

“Sanksi ini bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, tapi yang lebih utama adalah mendorong kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan komitmen yang telah dibuatnya dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan usaha mereka,” sebut Linda kepada wartawan, Senin (27/5/2024).

Terkait kronologi pencabutan sertifikat IKI CV Elitism, Linda menyebutkan permohonan SIKI CV Elitism NTT diajukan pada 14 Juni 2023. Tim UPT KIPM Kupang kemudian melakukan penilaian kelayakan IKI CV Elitism NTT yang beralamat di Jl. Bakau, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada 18 Juli 2023. Selanjutnya rekomendasi hasil inspeksi untuk grade B dikirim ke pusat. Dari evaluasi terhadap rekomendasi hasil penilaian IKI oleh Tim Pusat pada 14 Agustus 2023 terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti. Pasalnya ada ketidaksesuaian data pada permohonan SIKI dengan data pada dokumen mutu, seperti alamat kantor, kapasitas IKI, dan data lainnya.

“Informasi dari tim pusat kemudian diteruskan pada 16 Agustus 2023. CV Elitism baru menyampaikan informasi tentang NIB dengan alamat baru ke Inspektur KI SKIPM Kupang pada 9 Oktober 2023,” terangnya.

Setelah permohonan kembali pada 11 Oktober 2023 dan dievaluasi oleh Tim Pusat pada 12 Oktober 2023, sertifikat IKI CV Elitism NTT langsung diterbitkan. CV Elitism NTT kemudian mengunggah pernyataan komitmen di aplikasi ckib online pada 21 Oktober 2023.

“Tanggal 23 Oktober 2023 ada zoom meeting bersama dengan Tim Inspektur Pusat Karantina Ikan. CV Elitism juga diundang, tapi ibu Yuliana Ekawati (pemilik) berhalangan hadir dan diwakili pegawainya. Padahal dalam zoom meeting ada hal penting yang dibahas diantaranya klarifikasi dan persiapan inspeksi,” beber Linda.

Saat Tim Inspeksi dari UPT KIPM Kupang melakukan monitoring dan surveilans HPIK/HPI tertentu serta inspeksi CKIB berdasarkan arahan dari Tim Inspektur IKI/CKIB Pusat Karantina Ikan, rupanya kondisi IKI CV Elitism sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat penilaian IKI. Tim Inspeksi kemudian menyampaikan agar peralatan dikembalikan seperti pada saat penilaian IKI.

Berdasarkan inspeksi CKIB pada 24 November 2023, Inspektur Pusat Karantina Ikan mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan CV Elistism tidak layak ditetapkan sebagai Instalasi karantina Ikan, sehingga sertifikat IKI juga dicabut.

“Prinsipnya pencabutan sertifikat IKI CV Elistism sudah sesuai prosedur karena melalui serangkaian proses penilaian dan evaluasi. Kewenangannya juga di pusat, bukan kami di sini,” ungkap Linda seraya memperlihatkan beberapa foto serta catatan-catatan seputar temuan saat inspeksi.

Linda menambahkan, meski sertifikat IKI dicabut, CV Elistism masih bisa melakukan pengiriman kepiting, termasuk ekspor ke negara-negara yang belum ada kerja sama government to government (G2G). Hanya saja harus melewati serangkaian end product inspection atau pemeriksaan kesehatan ikan melalui pengujian sampel.

“Setiap kali pengiriman ya harus masukan sampel untuk diuji dan ada biayanya. Tapi kalau sertifikat IKI-nya tidak dicabut, maka dia tidak perlu masukan sampel setiap kali pengiriman. Untuk sertifikat grade B, per dua bulan baru kita lakukan pengujian sampel,” imbuh Linda.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan (BP2MHKP) Kupang, Ridwan, SSTPi juga angkat bicara mengenai pencabutan sertifikat IKI CV Elistism. Sebab saat penerbitan dan pencabutan sertifikat IKI tersebut, tupoksi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan masih melekat pada lembaga yang dia pimpin saat ini.

Menurut Ridwan, bicara soal pengiriman produk ke luar negeri (ekspor) dimana ada kerja sama G2G, maka perlu ada sebuah sistem yang dibangun. Khusus untuk produk perikanan, perlu ada sertifikasi CKIB (Cara Karantina Ikan yang Baik) sebagai jaminan telah terbebas dari hama dan penyakit.

“Ketika ada kerja sama G2G, maka CKIB yang adalah sistem biosecurity itu harus ada. Tidak bisa tidak karena negara mitra pasti minta itu. Kalau kita mau mengirim barang ke negara yang tidak punya kerja sama, selain pakai sistem CKIB juga bisa pakai sistem end product inspection,” jelas Ridwan.

Dia menambahkan, setiap tindakan karantina ikan harus dilakukan di instalasi karantina ikan. Baik milik pemerintah ataupun milik pihak ketiga, instalasi karantina ikan harus layak yang dibuktikan dengan adanya sertifikat IKI.

“Sertifikat IKI saja itu belum cukup untuk bisa lakukan ekspor, apalagi ke negara mitra. Jadi perlu ada penerapan prinsip-prinsip biosecurity lanjutan sehingga bisa dapat sertifikat CKIB,” tandasnya.

“Jadi kami selalu mendorong siapa saja yang punya instalasi karantina ikan, untuk tidak berhenti pada sertifikasi IKI tetapi harus sampai pada sertifikasi CKIB. Dengan sistem itu, mereka akan sangat terbantu dan tidak mengeluarkan banyak biaya untuk pengiriman barang, baik pengiriman domestik maupun ekspor,” sambung Ridwan.

Diberitakan sebelumnya, CV Elitism, salah satu perusahaan di NTT yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya laut dan pemberdayaan nelayan lokal, batal mengekspor kepiting lantaran sertifikat IKI perusahaan tersebut dicabut.

Direktur CV Elitism Yuliana Ekawati menyebutkan, pencabutan sertifikat IKI merugikan perusahaannya. Dia menuding pencabutan sertifikat IKI pada 23 Desember 2023 tidak sesuai prosedur. (rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *