oleh

Survei LSI: PDIP, Gerindra, Golkar Masih Memimpin

Iklan Covid Walikota Kupang

Jakarta, RNC – Jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Gerindra masih tinggi. Kader terjerat korupsi tak memengaruhi elektabilitas partai.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari Partai Gerindra serta mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara dari PDI Perjuangan tersangkut kasus korupsi. Keduanya merupakan tersangka dugaan rasuah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Iklan Dimonium Air

BACA JUGA: Survei Terbaru: Elektabilitas Partai Demokrat Melonjak, PDIP Melorot

“Dalam top of mind PDI Perjuangan paling banyak disebut 20,1 persen. Kemudian, Gerindra 11 persen,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, dalam Rilis Virtual Survei Evaluasi Publik Terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024, Senin (22/2/2021) seperti dilansir dari Medcom.id.

Sementara itu, elektabilitas Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan 8,3 persen; Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6,8 persen; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6,7 persen; dan Partai Demokrat 4 persen. Sedangkan partai lain di bawah 3 persen dan belum menjawab survei 34,2 persen.

Pada simulasi semi terbuka hasilnya juga serupa. PDI Perjuangan paling banyak dipilih dengan 24,5 persen, Gerindra 12,6 persen, Golkar 10 persen, PKB 9,7 persen, PKS 7,6 persen; dan Demokrat 5,4 persen

“Sementara partai lain di bawah 4 persen. Belum menjawab 17,5 persen,” ujar Djayadi.

Survei menggunakan asumsi metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error 2,9 persen. Kemudian, tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilaksanakan pada 25-31 Januari 2021. Sampel survei menyasar 1.200 responden.

Djayadi menjelaskan ada fenomena elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Gerindra masih moncer. Isu mengenai kader terjerat korupsi sudah meredup.

BACA JUGA: Survei Indometer: Prabowo Teratas, Ridwan Kamil Salip Ganjar

Baca Juga:  Tanggap Bencana, PDIP Sumbang 2,5 Ton Beras untuk Warga Kabupaten Kupang

“Ketika survei dilakukan mungkin itu sudah mengendap di masyarakat, diganti isu lain misalnya isu revisi undang-undang,” ujar Djayadi.

Selain itu, sudah terbangun persepsi ketika terjadi korupsi, maka merupakan kesalahan kader bukan partai. Kondisi ini berbeda bila korupsi dilakukan petinggi partai.

“Seandainya yang melakukan aktor utama yaitu ketua umumnya, mungkin akan berpengaruh lebih besar itu (elektabilitas),” ucap Djayadi. (*/mdc/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed