oleh

Wali Kota Kupang: Susun APBD untuk Rakyat, bukan untuk Pejabat

Iklan Demokrat

Kupang, RNC – Wali Kota Kupang Dr. Jefri Riwu Kore membuat gebrakan-gebrakan yang selama ini tidak disadari telah meninggalkan cara berpikir lama menjadi berpikir modern. Salah satunya adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil riset yang dilakukannya. “Jika kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Kupang adalah kebijakan yang berbasis data riset, maka kebijakan yang diambil akan tepat sasaran,” ujarnya saat diwawancarai media ini pada Jumat (19/07/2019).
Wali kota yang akrab disapa Jeriko ini mencontohkan mengapa kemiskinan di Kota Kupang cenderung naik, dan kesejahteraan warga Kota Kupang cenderung menurun. Itu karena beban pengeluaran yang dipikul oleh setiap keluarga sangat besar. Peran pemerintah dalam implementasi program pun sering salah sasaran, sehingga angka kemiskinan tidak turun, dan tingkat kesejahteraan warga Kota Kupang tidak naik. Semuanya karena implementasi program pemerintah jarang diambil berdasarkan hasil riset. “Program pun akhirnya tidak tepat sasaran,” jelas mantan Anggota Komisi X DPR RI ini.
Jeriko menjelaskan mengapa dirinya sejak tahun 2017 saat dilantik menjadi Wali Kota Kupang, sering tidak peduli kritik-kritik yang tidak berbasis data dan hanya peduli kritik yang berbasis data. Itu karena dirinya mengerti betul bahwa data merupakan indikasi awal penyusunan kebijakan di wilayah pemerintahannya.
Ia menjelaskan sejak dilantik, fokus dia adalah bagaimana pemerintah berperan menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Untuk itu ia lakukan penelitian melalui tim litbang Yayasan Jeriko Center Kupang. Hasilnya adalah beban rumah tangga untuk pengeluaran non-konsumsi mencapai 72,82%, dan konsumsi hanya 27,18% dari total pendapatan setiap bulannya. Biaya pendidikan saja bisa mencapai 40,20% dari total pendapatan setiap rumah tangga. “Data-data hasil penelitian ini sudah dipublikasi dan bisa kawan-kawan lihat di International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT) untuk lebih jelasnya,” ujar politisi yang juga berprofesi sebagai dosen Universitas Indo Global Mandiri Palembang ini.

Jefri yang juga doktor akuntansi ini, mengatakan strategi yang dilakukan sesuai hasil riset adalah mengubah paradigma postur anggaran di APBD Kota Kupang. Selama ini penyusunan dan pembahasan APBD Kota Kupang hanya berorientasi untuk belanja tidak langsung, seperti perjalanan dinas dan honorarium aparat yang membebani APBD. Menurutnya, postur anggaran seperti ini bukan untuk masyarakat. “Oleh karena itu, sejak dilantik saya ganti belanja langsung (belanja untuk masyarakat) lebih besar dari belanja tidak langsung yang tidak ada manfaat. Untuk itu, saya lakukan efisiensi anggaran hampir di semua belanja tidak langsung,” ujar Jefri.
Ia menambahkan di belanja langsung sasarannya adalah untuk mengurangi beban masyarakat. Misalnya, memangkas anggaran perjalanan dinas untuk dialihkan ke program Rastra Plus (meningkatkan konsumsi protein) untuk masyarakat. Karena masih banyak keluarga yang kurang beruntung sedang mengalami kekurangan nutrisi. “Daripada anggaran perjalanan dinas yang tidak memiliki manfaat, ya dialihkan saja ke Rastra Plus yang punya manfaat. Katong utamakan rakyat dolo ang, karena dong tu b pung bos, karna katong ni sebenarnya anak buah. Masa layani anak buah baru layani bos. Itu kan salah. Sama juga dalam APBD, semua anggaran harus layani bos (baca rakyat), kalo bos su nyaman baru layani anak buah to. Gampang kan,” ujar Jeriko dengan logat Kupangnya. (rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Ini baru pemimpin, bicara, mengambil keputusan berdasarkan data asal data itu valid, bukan data ABS. Sukses untuk Pemkot Kupang dalam mensejahterakan rakyat.

News Feed