Kupang, RNC – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrullah menyebutkan masih ada 333 ribu tenaga honorer di seluruh Indonesia yang belum mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Oleh karena itu, saat ini pemerintah membuka seleksi tahap II dengan batas akhir pendaftaran 15 Januari 2025.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penataan Tenaga Non ASN di Instansi Pemerintah Daerah secara virtual, Rabu (08/01). Rapat yang diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah se-Indonesia tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D. dan didampingi juga oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menpan RB) Rini Widyantini.
Pada kesempatan itu, Zudan menyampaikan pentingnya pengumuman yang masif dari pemerintah daerah. “Dari 333 ribu tenaga honorer yang belum mendaftar pada tahap pertama, baru 111 ribu yang terdata (telah mendaftar) pada tahap kedua. Masih ada lebih dari 222 ribu yang belum mendaftar. Kami meminta pemerintah daerah mengumumkan seleksi ini secara luas agar tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.
Selanjutnya, Menpan RB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa penataan tenaga non-ASN merupakan amanah undang-undang yang harus segera dituntaskan dimana Pemerintah telah beberapa kali membuka seleksi CPNS dan PPPK untuk mengakomodir para pegawai Non ASN itu.
Dijelaskannya, dari beberapa kali seleksi, termasuk yang terakhir pada Desember 2024 lalu, tercatat ada 333.916 ribu tersisa pegawai yang belum mendaftarkan diri. Karena itu pemerintah kemudian membuka seleksi tahap kedua yang jadwalnya juga telah diperpanjang hingga 15 Januari 2025 untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada tenaga honorer yang belum mendaftar. “Kami meminta pemerintah daerah untuk aktif memfasilitasi proses ini, dan mendorong mendaftar agar masalah tenaga non-ASN dapat selesai sesuai tenggat waktu,” ujar Rini.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa perpanjangan seleksi ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan keadilan. “Kami ingin semua tenaga honorer yang memenuhi syarat mendapatkan kesempatan. Pemerintah daerah harus mendukung penuh dengan memastikan pelaksanaan seleksi berjalan lancar,” kata Tito.
Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P , M.P dalam rapat virtual tersebut didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Yosef Rasi, S. Sos, M.Si dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Prisila Q. Parera, SE.
Pj. Gubernur dan instansi terkait akan memastikan arahan dari pemerintah pusat terlaksana dengan baik. “Dukungan penuh diberikan untuk memastikan tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK dapat segera ditempatkan tanpa kendala administrative,” jelas Pj. Gubernur Andriko.
Untuk diketahui jumlah peserta seleksi Tahap I yang lolos dan mengisi DRH untuk diangkat penuh waktu di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 berjumlah 5.485 orang yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 2.506 orang, tenaga teknis sebanyak 2.650 orang, tenaga kesehatan sebanyak 329 orang. (*/hms/rnc)
Ikuti berita terkini dan terlengkap di WhatsApp Group RakyatNTT.com
