oleh

Perekrutan PTT dan IMB jadi Topik Hangat di Ruang Pansus DPRD Kota

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Isu perekrutan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Kota Kupang dan perizinan bangunan jadi topik hangat dalam rapat Pansus DPRD Kota Kupang dan Pemerintah Kota terkait LKPJ Wali Kota Tahun 2020.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pansus DPRD Kota Kupang, Tellendmark Daud di ruang Fraksi Golkar, Senin (7/6/2021) siang. Kepada RakyatNTT.com, Tellend menjelaskan Pansus baru saja mendengarkan klarifikasi dari pimpinan BKPPD Kota Kupang terkait perekrutan tenaga PTT.

Iklan Dimonium Air

Rekomendasi atau catatan yang diberikan oleh Pansus yakni Pemkot mesti lebih awal mengeluarkan hasil evaluasi kinerja PTT di dua bulan sebelum akhir tahun anggaran. Dengan demikian, SK PTT yang mau dilanjutkan atau diberhentikan bisa lebih jelas diketahui para PTT. “Sehingga mereka bisa mengetahui bahwa SK mereka diperpanjang atau tidak,” ungkapnya.

Politisi Golkar ini meminta agar persoalan perekrutan PTT tidak terjadi lagi, di mana hasil evaluasi keluar di pada Februari sehingga SK mereka dikeluarkan pada Maret atau April.

Tellend juga menjelaskan, apabila hasil evaluasi dikeluarkan 2 bulan sebelum tahun anggaran berakhir maka mempermudah saat Pemerintah menyiapkan anggaran khusus bagi PTT dalam pembahasan anggaran murni tahun berikutnya.

“Sehingga PTT pun bekerja dengan aman. Jangan tiap tahun merasa terganggu apakah SK-nya diperpanjang ataukah tidak, atau Pemkot cenderung merumahkan mereka sementara mereka terus menunggu kepastian,” ujar Tellend.

Selanjutnya, ketika meminta klarifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pansus memberikan catatan strategis agar Pemerintah bisa mengawasi setiap bangunan sesuai fungsinya. Misalnya yang terjadi saat ini banyak sekali bangunan yang memiliki izin perkantoran, namun telah berubah fungsi menjadi tempat usaha seperti rumah makan atau restoran.

Baca Juga:  Fraksi Demokrat Tolak Rekomendasi Pansus soal PTT Pemkot, Ini Alasannya

Oleh karena itu, DPRD menyarankan agar Pemerintah perlu memberikan anggaran lebih bagi PMPTSP sehingga dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk penertiban.

“Sehingga ke depan pun kita bisa menambah PAD dari sektor IMB,” kata mantan Ketua DPRD Kota Kupang ini.

(rnc04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed