oleh

Pilkada Berkualitas di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh: Mikhael Feka
Dosen Fakultas Hukum Unwira Kupang, Advokat

PEMERINTAH dan penyelenggara pemilihan telah menetapkan untuk melanjutkan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sempat tertunda karena pandemi covid-19.

Lanjutan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dimulai tanggal 15 Juni 2020 dengan agenda pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dan puncaknya adalah 9 Desember 2020.

BACA JUGA: Popularitas Parpol Terkoreksi Tajam

Dasar dilanjutkannya pelaksanaan pilkada serentak 2020 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201A Ayat 2 berbunyi “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”.

Pilkada serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19 tentunya sebuah pilihan sulit karena di satu sisi harus tetap menjaga pilkada berkualitas dan pada sisi yang lain harus taat pada protokol covid-19. Antara menjaga pilkada berkualitas 9 Desember 2020 dan menjaga serta menyelamatkan kesehatan masyarakat dari ancaman covid-19 merupakan dua hal yang harus sama-sama dijaga kualitasnya dan prioritas yang harus lebih diutamakan adalah menjaga kesehatan masyarakat karena kalau masyarakat (rakyat) sakit maka sia-sia pilkada 2020. Dengan demikian pemerintah dan penyelenggara perlu menaruh atensi serius dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi covid-19 ini.

Pilkada Berkualitas di Tengah Pandemi Covid-19

Untuk menjaga pilkada berkualitas di tengah pandemi covid-19 maka setidak-tidaknya ditentukan oleh 6 (enam) faktor yakni faktor Regulasi, Anggaran, Penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan, Masyarakat dan Gugus Tugas.

Faktor-faktor tersebut sangat menentukan dan saling memengaruhi satu dengan yang lain dalam menentukan kualitas pilkada dan masyarakat tetap bebas dari ancaman covid-19. Pertama, faktor regulasi. Faktor ini sangat menentukan karena terkait dengan payung hukum dilaksanakannya pilkada di tengah pandemi covid-19 tersebut. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar untuk melaksanakan pilkada 9 Desember 2020 menurut saya tidak cukup untuk menjawab kebutuhan kualitas pilkada di tengah pandemi covid-19 tersebut sehingga perlu peraturan teknis berupa PKPU dan Perbawaslu untuk memadukan pilkada berkualitas sekaligus menjaga kualitas kesehatan masyarakat.
Walaupun Perppu Nomor 2 tahun 2020 tidak begitu memadai untuk menjaga kedua hal tersebut namun setidak-tidaknya Perppu ini merupakan jawaban atas kepastian hukum di tengah krisis dan kemendesakan pilkada 2020, apalagi siapapun tidak bisa memastikan kapan akan berakhir pandemi covid-19 ini.

Kedua, Anggaran. Pilkada langsung sudah pasti menelan anggaran yang tidak sedikit apalagi ditambah dengan pandemi ini sehingga pemerintah perlu menetapkan anggaran yang cukup bagi penyelenggara yakni KPU, Bawaslu dan DKPP serta ada satu pihak yang bukan penyelanggara namun sangat menentukkan dalam pilkada 2020 ini adalah Gugus Tugas Covid-19.

Jadi secara garis besar anggaran untuk penyelenggaraan pilkada ini dibagi menjadi dua bagian besar yakni untuk pembiayaan seluruh tahapan pilkada oleh penyelenggara dan pengadaan seluruh alat kesehatan untuk memenuhi standar kesehatan (protokol covid-19) mulai dari alat Rapid Test hingga Alat Pelindung Diri (APD) dll.

Ketiga, Penyelenggara Pemilihan (KPU, BAWASLU dan DKPP). Tantangan utama bagi penyelenggra pemilihan adalah harus menyesuaikan semua tahapan pilkada dengan new normal alias hidup “berdampingan” dengan COVID-19 sambil menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, tetap ada batasan-batasannya. Integritas penyelenggara di tengah pandemi covid adalah harga mati. Penyelenggara merupakan pilar utama dalam melaksanakan dan menegakkan pilar demokrasi yang berkeadilan.

Tantangan penyelenggara dalam situasi tidak normal seperti saat ini tentunya berat dan tidak gampang tetapi juga tidak bisa dijadikan situasi tidak normal ini sebagai alasan untuk tidak profesional dan menjaga integritas.

Keempat, Peserta Pemilihan. Pasangan calon, partai politik, tim sukses/tim kampanye harus mematuhi semua aturan baik terkait pilkada maupun terkait protokol covid-19. Keberhasilan pilkada tidak semata-mata dibebankan kepada penyelenggara tetapi juga menjadi tanggung jawab peserta pemilihan karena aktor pilkada itu sesungguhnya adalah peserta pemilihan itu sendiri baik dari partai politik maupun dari independen/perseorangan. Perserta pemilihan harus memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Jangan menggunakan situasi pandemi untuk politik uang. Bantuan kemanusiaan berbalut politik uang adalah pengkhiatan terhadap demokrasi.

Kelima, Masyarakat (Pemilih). Faktor ini sangat menentukan karena salah satu indikator pilkada demokratis dan berkualitas adalah partisipasi pemilih. Oleh karena itu pemerintah dan penyelenggara pemilu harus memperhatikan dan menjamin sepenuhnya hak konstitusional masyarakat untuk menggunakan haknya. Pengalaman membuktikan bahwa baik pemilu maupun pilkada DPT selalu menjadi masalah klasik.
Selain pemerintah dan penyelenggara, masyarakat diharapkan kesadaran politiknya untuk pro aktif mengecek namanya apakah sudah terdaftar atau belum baik secara manual maupun secara daring. Begitupun dalam tahapan penyelenggaraan lainnya yang juga krusial yakni kampanye dan pungut hitung.

BACA JUGA: Ketika Belum Merdeka Sekolah Kita

Tahap ini biasanya dibanjiri dengan berbagai modus politik uang apalagi situasi pandemi saat ini bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi bantuan menjadi politik uang.

Keenam, Gugus Tugas. Dalam pemilu maupun pilkada sebelumnya kita tidak mengenal yang namanya gugus tugas apalagi gugus tugas covid-19. Gugus ini memang bukan penyelenggara tetapi sangat menentukan apakah pilkada bisa dilanjutkan atau tidak karena bagaimanapun gugus ini bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan masyarakat di masa pandemi ini.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed