oleh

Provinsi Sumba di Mata Daniel Tagu Dedo:

“Apakah Sudah Tersedia Program Unggulan untuk Pengentasan Kemiskinan di Sumba?”

Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan RakyatNTT.com, Robert Kadang.

Ikatan Keluarga Besar Sumba (IKBS) saat ini menggelar Musyawarah Besar (MUBES) III di Depok, Jawa Barat. MUBES IKBS tersebut dihadiri sejumlah tokoh dari perwakilan masyarakat empat kabupaten, yakni Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya.

Salah satu agenda yang menyeruak diwacanakan, adalah pembentukan Provinsi Sumba. Daniel Tagu Dedo, SE, M.Ak; salah satu tokoh Sumba yang dikonfirmasi, Jumat (4/3/2022), mengatakan, di alam demokrasi sekarang ini, sah – sah saja jika ada aspirasi masyarakat Sumba seperti itu.

Apalagi, momentum pembentukan provinsi baru, seperti Provinsi Lombok, Papua Selatan dan lainnya, juga tengah mengemuka. Kendati demikian, kata mantan Dirut Bank NTT itu, pembentukan Provinsi Sumba harus jelas tujuannya. “Kalau hanya sharing of power atau pembagian kekuasaan, maka sangat disayangkan,” ujar Daniel Tagu Dedo dari balik handphonenya.

Pembentukan provinsi baru, lanjut Daniel, mesti dimaknai sebagai upaya mensejahterakan rakyat Sumba. Karena itu, sejumlah program dari pembentukan provinsi baru tersebut, harus jelas dan berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan kelompok.

“Mendesain tingkat kesejahteraan masyarakat Sumba, sangatlah mudah, karena pertimbangan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang lebih kecil, dibandingkan Provinsi NTT. Apalagi, dengan tersedianya sistem digitalisasi saat ini. Sebagai contoh: untuk mengetahui siapa saja dan apa aktivitas rakyat yang tergolong miskin, kita bisa mengumpulkan data dengan sistem digital, untuk mengetahui siapa saja mereka? dimana mereka tinggal? apa aktivitas ekonomi mereka? Berapa banyak tanggungan kepala keluarga miskin? Apakah ada yang sudah jadi TKI di luar negeri? berapa luas tanah mereka? Dan seterusnya.

Baca Juga:  Cosmas Lana dan Alo Liliweri Jabat Komisaris Bank NTT

Apabila kita sudah memiliki data – data tersebut, maka pemerintah bisa membuat “program pengentasan kemiskinan yang tepat”. Semua akan terukur dan diketahui penyebab kemiskinannya, dan bagaimana cara yang tepat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Kalau programnya belum jelas, ya… dimatangkan dulu. Jangan terburu – buru membuat Provinsi Baru, kalau program mensejahterakan rakyat belum disusun dan diuji kelayakannya.

“Pemekaran Provinsi Baru, bukan sekedar persoalan span of control. Tetapi menurut saya, lebih kepada apakah manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat? Apakah akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada rakyat? Saya ingat cerita tentang ayah saya (alm. M. Tagu Dedo). Dia tidak setuju NTT dipecah dengan adanya rencana pemekaran Provinsi Flores, waktu itu.
Pada saat rapat di Kemendagri bersama Pak Frans Seda, Pak Mendagri waktu itu dan kawan – kawannya dari Flores, almarhum ayah saya katakan: ‘Tidak setuju, NTT dipisahkan dari Flores’, karena pertimbangan ‘Politik Kawasan’ masa itu yang berkaitan dengan bocornya proposal Negara Timor Raya (Timor Leste + Timor Barat). Itu adalah pertimbangan politik kenegaraan waktu itu. Kalau sekarang apa isu-nya NTT, ‘kemiskinan’ adalah tantangannya,” sebut Daniel.

Apakah dengan dibentuknya Provinsi Sumba ataupun Provinsi Flores, kemiskinan di wilayah – wilayah itu bisa diatasi? Ini pertanyaan besarnya? Apakah tidak sebaiknya, biaya dan dana untuk pembentukan pemerintahan provinsi – provinsi baru tersebut, digunakan untuk “Program Khusus Pengentasan Kemiskinan di NTT?” Mana pilihan yang lebih mensejahterakan rakyat NTT? “Sebagai putera Sandelwood, saya senang kalau rakyat Sumba bisa sejahtera,” tandas pria segudang reward dari lembaga perbankan itu.

Dari perspektif Keuangan Negara, pembentukan Provinsi Baru akan menimbulkan dampak langsung kepada “Fiscal Risk” (red: risiko fiscal/risiko pada keuangan negara). Mengapa? “Karena mengecilkan ruang kebijakan keuangan negara dalam penanganan krisis keuangan, apabila terjadi krisis moneter/ekonomi di negara kita,” ujar Daniel.

Baca Juga:  Menanti Manuver Politik ala Fransiscus Go

Kementerian Keuangan berkewajiban menambah porsi alokasi dana ke daerah, untuk provinsi – provinsi baru tersebut. Karena itu, tak heran jika Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terkesan kurang sreg, jika wacana pembentukan provinsi baru dilecutkan. Jika ada provinsi baru terbentuk, maka pengeluaran Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), makin menjadi besar.

“Saya lebih setuju, sambil wacana Provinsi Sumba ini dibahas dan dipersiapkan, sebaiknya pemerintah di tiap kabupaten di NTT, menjalankan Program Pengentasan Kemiskinan di kabupaten masing – masing, dengan memanfaatkan bantuan dari lembaga -lembaga donor atau NGO (Red: Non Government Organization); misalnya UNDP, UNESCO dan AusAID. Bantuan dari lembaga donor ini, juga diperuntukan bagi daerah tertinggal, dan bantuan mereka sifatnya hibah,” sebut Daniel.

Salah satu negara yang berhasil memanfaatkan lembaga – lembaga donor untuk mengatasi kemiskinan di negara-nya, adalah Vietnam. “Waktu saya jadi dirut Bank NTT, kami sempat mendapatkan suntikan dana dari UNDP sebesar Rp 26 miliar. Bantuan UNDP itu untuk mendukung program CSR (Corporate Social Responsibility) Bank NTT,” pungkas Daniel Tagu Dedo yang saat ini menjabat Direktur Keuangan salah satu Perusahaan Energi di Jakarta. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *