oleh

Rapat Terbatas MAKN Bahas Ketahanan Pangan dan Budaya

Surakarta, RNC – Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) menggelar rapat terbatas pada Minggu (20/10/2020) di Blue Saphire Room, Solo Paragon Hotel and Residence, Surakarta, membahas tentang ketahanan pangan dan ketahanan budaya.

Rapat ini mengambil tema “Dengan Jiwa dan Semangat Pahlawan Bangsa, Kita Sukseskan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Budaya Sebagai Benteng NKRI”. Untuk ketahanan pangan, yang perlu diwujudkan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Kemudian akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapat bahan pangan bernutrisi.

Selanjutnya, tentang ketahanan budaya, yakni adanya kekuatan dan keteguhan sikap suatu bangsa dalam mempertahankan budaya asli, termasuk budaya daerah dari pengaruh budaya asing yg kemungkinan dapat merusak atau membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Ketahanan budaya harus dibangun agar budaya negeri sendiri tidak lemah, sehingga akan mudah disusupi oleh negara lain atau paham-paham radikal.

DPP MAKN juga membahas mengenai pahlawan pejuang kemerdekaan RI yang beberapa di antaranya berasal dari kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Karena pada kenyataannya masih banyak pejuang kemerdekaan yang berasal dari kerajaan yang belum dikukuhkan sebagai pahlawan nasional.

Dalam pembahasan mengenai ketahanan pangan, disampaikan bahwa saat ini Surakarta sudah menjadi pilot project. Dalam pelaksanaan secara nyata di lapangan, penggunaan tanah adat atau tanah ulayat atau tanah milik kerajaan dipergunakan bagi kemakmuran masyarakat sekitar.

Selanjutnya, diharapkan kerajaan/kesultanan lainnya yang ada di Nusantara dapat mengikuti jejak langkah ini. Namun, hal tersebut di atas juga hendaknya dilakukan dengan “menggandeng” pemerintah. Seperti kerja sama yang telah terbentuk antara MAKN dengan Kementerian Pertanian saat ini.

Sayangnya, di beberapa kerajaan/kesultanan masih ada masalah tanah adat/ulayat, yaitu terkendala dengan kepemilikannya atau sertifikasinya. Sementara, beberapa tanah adat juga banyak digunakan oleh Pemerintah.

Ketua Harian MAKN, Dr. KGP. Eddy Wirabhumi, SH, MM dari Keraton Kasunanan Surakarta, menyampaikan bahwa budaya harus dijaga dan dilestarikan, karena dari budaya tersebut dapat diminimalisir adanya pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran. “Pada akhirnya, secara keseluruhan ketahanan pangan dan ketahanan budaya akan menjadi fondasi yang kuat dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia,” kata Eddy.

BACA JUGA: Faktanya Istilah ‘Sumpah Pemuda’ tidak Muncul pada 28 Oktober 1928

Ia menegaskan, MAKN bukan hadir untuk mengembalikan sistem feodalisme di Indonesia. Melainkan untuk menguatkan persatuan dan kesatuan Nusantara. Dengan menyuguhkan program-program yang sudah dijalankan selama ini, bisa dilaksanakan ke seluruh wilayah Nusantara, dan ke semua lapisan masyarakat. “Semoga pada akhirnya nanti nusantara ini akan menjadi lebih baik dengan adanya kerja sama yang terjalin antara kerajaan/kesultanan di Nusantara dengan pemerintah daerah dan pusat,” ujarnya.

MAKN (Majelis Adat Kerajaan Nusantara) diwakili oleh DK 9+ (Dewan Kerajaan), yakni:
1. Kerajaan Puri Denpasar, Bali
2. Kepaksian Sekala Brak, Lampung
3. Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Bar at
4. Pura Pakualaman, Yogyakarta
5. Kesultanan Sumenep, Jada Timur
6. Kerajaan Kupang, NTT
7. Kesultanan Gunung Tabur, Kaltim
8. Kerajaan Gowa, Sulsel
9. Kesultanan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku
10. Kesultanan Bima, NTB
11. Kesultanan Dompu, NTB
12. Kerajaan Adatuang, Sidendreng, Sidrap, Sulsel
13. Kesultanan Pakoe Negara, Sanggau, Kalbar
14. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Jateng
15. Kerajaan Termanu, Rote
16. Kesultanan Kutawaringin, Kalteng

(*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed