oleh

Senator Hilda Riwu Kore Beberkan Masalah Dana Desa dan Minta Pemerintah Beri Perhatian

SoE, RNC – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar workshop pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Aula Kantor Bupati Timor Tengah Selatan, Kamis (6/10/2022) siang. Dalam kegiatan itu, terungkap sejumlah pokok pikiran dari Anggota Komite IV DPD RI, Hilda Riwu Kore Manafe yang mendorong pengelolaan dana desa bisa memberikan dampak pembangunan dan terhindar dari penyelewengan anggaran.

Mengangkat materi peran DPD RI terhadap pembangunan desa khususnya pemulihan ekonomi desa, Anggota Komite IV DPD RI, Hilda Riwu Kore Manafe menyampaikan temuan empirisnya bahwa hal yang janggal dalam pengelolaan dana desa adalah kemampuan perangkat desa terutama Kepala Desa dalam hal manajerial termasuk dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban belum efektif.

Menurutnya, dari laporan Badan Pusat Statistik hanya 23 persen Kepala Desa yang berpendidikan sarjana. Kemudian, penataan program prioritas pemerintah desa belum nampak atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengungkapkan temuan lapangan yang selama ini terjadi yakni semakin tinggi kasus dan masalah pengelolaan dana desa yang melibatkan aparatur desa. “Karena lemahnya pengawasan dan pembinaan dari Dinas PMD di kabupaten dan provinsi,” ungkapnya.

Selanjutnya, adanya aturan dari Kemendagri, Kemenkeu dan Kementerian PDTT yang diterbitkan tanpa memperhitungkan waktu pembahasan APBDes. APBDes terlebih dahulu ditetapkan oleh Pemdes dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun kemudian muncul aturan baru dari salah satu kementerian.
“Ini mengganggu implementasi penggunaan dana desa di lapangan,” katanya.

Kemudian, adanya kendala teknis seperti jaringan listrik dan internet yang belum mendukung kerja Pemdes. Selain itu, masih rendahnya kedisiplinan dan kompetensi operator di desa dalam menginput pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di sistem keuangan desa.

Tak hanya itu, masalah baru seputaran dana desa yakni Pemerintah melalui kementerian terkait merekrut tenaga pendamping desa yang berasal dari luar daerah. Oleh karena itu, pendamping desa tidak paham keadaan dan kearifan lokal di desa. Selain itu, pendamping tidak tinggal menetap di desa.

Oleh karena itu, Hilda meminta Pemerintah RI agar juknis yang selalu diterbitkan oleh 3 kementerian tentang pengelolaan dana desa harus disatukan dengan menerbitkan surat keputusan 3 kementerian. “Agar tidak muluk-muluk dan membuat kendala lagi bagi aparat desa,” ungkapnya.

Selain itu, Hilda mengatakan bahwa Pemerintah Pusat harus memberikan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah daerah dalam hal pembuatan program kegiatan pembangunan desa. Juga memberikan wewenang ke Pemda untuk perekrutan tenaga pendamping desa.

Ditambahkannya, Dinas PMD di kabupaten dan provinsi harus berkomitmen meningkatkan fungsi pembinaan dan pelatihan bagi aparat desa dalam tata pengelolaan dana desa yang baik dan benar sesuai perkembangan. “Dinas PMD di provinsi juga harus diaktifkan. PMD harus berperan meningkatkan sumber daya aparatur desa dan kegiatan-kegiatan preventif,” pungkas Hilda.

Hadir dalam kegiatan itu sebagai narasumber, yakni Bupati Timor Tengah Selatan, Egusem Pieter Tahun, Kepala Perwakilan BPKP NTT, Sofyan Antonius, Analis Kebijakan Ahli Muda Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, I Ketut Sukadana, Kepala Dinas PMD TTS, Chris Tlonaen beserta 266 Kepala Desa.

(rnc04)

Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *