oleh

Ali Antonius Harusnya Diproses Terlebih Dahulu di Dewan Kehormatan Advokat

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seharusnya Ali Antonius diproses terlebih dahulu di Dewan Kehormatan Advokat terlebih dahulu sesuai kode etik profesi.

Demikian disampaikan Dr. Yanto M.P. Ekon selaku penasihat hukum (PH) terdakwa Ali Antonius saat membacakan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (2/3/2021).

Iklan Dimonium Air

Dalam dakwaan JPU, Ali Antonius disebut sebagai pihak yang mengarahkan Zulkarnaen Djuje dan Fransiskus Harum untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang praperadilan Agustinus Ch. Dulla, mantan Bupati Manggarai Barat yang menjadi tersangka dalam kasus pengalihan aset tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Menanggapi dakwaan JPU, Yanto Ekon selaku PH Ali Antonius mengatakan, kliennya harus terlebih dahulu diproses di Dewan Kehormatan Advokat. Dalam proses itu, barulah diputuskan apakah persoalan terdakwa merupakan sebuah pelanggaran kode etik atau ada pelanggaran pidana.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fransiska D.P. Nino didampingi hakim anggota, Ngguli Liwar Mbani Awang dan Gustaf P.M. Marpaung, penasihat hukum Ali Antonius juga membeberkan pertentangan antara surat dakwaan penuntut umum dengan berkas perkara.

Menurut PH Ali Antonius, dalam dakwaan JPU, kliennya disebut mengajak Zulkarnaen Djuje dan Fransiskus Harum melakukan tanya jawab seperti simulasi sidang dengan cara terdakwa mengajukan sebuah pertanyaan agar kedua saksi menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sudah diarahkan terdakwa Ali Antonius.

“Apakah Pemkab memiliki tanah di Keranga Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten manggarai Barat NTT? Kemudian dijawab kedua saksi ‘tidak ada’. Padahal pernyataan tersebut tidak terdapat dalam berkas perkara,” sebut Yanto Ekon.

PH Ali Antonius menilai penyusunan surat dakwaan yang tidak didasari pada berkas perkara menyebabkan surat dakwaan tersebut menjadi tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat. “Oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum,” ungkap Yanto Ekon.

Untuk diketahui, sidang akan dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda mendengar tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa. (rnc20)

  • 109
    Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed