Jakarta, RNC – Mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino (RJ Lino) mengaku kecewa, bahwa akhirnya setelah lima tahun KPK melakukan penahanan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC).
RJ Lino meyakini cara hitung dilakukan KPK bersama BPK untuk proyek tersebut salah. Sebab dia mengungkapkan memang tidak ada kerugian negara yang terjadi.
“Jadi mau saya bilang, waktu BPK periksa saya tahun lalu mereka tidak fair, sebenarnya tadi pak Alex harusnya kasus ini dihentikan sejak awal. Jadi kalau BPK itu fair mereka harusnya isi itu, tidak ada kerugian negara,” katanya di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Menurutnya, proses pengadaan QCC dilakukan lewat pelelangan yang nilainya lebih tinggi daripada penunjukan langsung. Dia menjelaskan, hal tersebut juga berproses.
BACA JUGA: Setelah ‘Digantung’ Selama 5 Tahun, RJ Lino Ditahan KPK
“Dua tahun kemudian saya lelang. Lelangnya itu 10 orang, yang masukin penawaran itu dua orang. Barangnya sama persis. Kebetulan pemenangnya sama, harganya itu 500 ribu dolar lebih mahal dari saya nunjuk langsung,” jelasnya.
Terkait data yang KPK peroleh untuk menghitung harga pokok produksi dari seorang ahli ITB, RJ Lino juga berkomentar. Menurutnya, KPK telah salah menunjuk seorang yang dijadikan validasi karena latar bidang yang tidak sesuai.
“Itu ahli ITB yang hitung kerugian negara. Itu ahli sama bidangnya dengan saya, ahli kelautan, gelombang. Bukan mengenai crane. Dia baru pertama kali ngelihat crane waktu di Pontianak. Ga punya kualifikasi untuk hitung kerugian negara,” ujarnya.
Menurut RJ Lino, crane yang dibelinya adalah crane dengan harga paling murah sepanjang sejarah Indonesia. Dia pun membandingkan dengan crane di Pelindo I dengan harga yang beda hampir dua kali lipatnya.
“Crane yang saya beli itu paling murah sepanjang sejarah negeri ini berdiri. Pelindo 1 crane yang hanya bisa ngangkat satu harganya 11,2 juta dolar, saya beli 5,5 juta dolar. Jadi itu sama sekali tidak fair,” tutupnya.
(*/mdk/rnc)
