oleh

DPRD Sabu Raijua Beberkan Kejanggalan Pelantikan Sekwan, Ini UU yang Dilanggar Bupati

Sabun Herbal Cyrus

Menia, RNC – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Denny Dadi Lado membeberkan beberapa kejangggalan yang dilakukan Bupati Sabu Raijua Nikodemus Rihi Heke saat melantik Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Salmon Pellokila. Padahal DPRD Sabu Raijua telah merekomendasikan Pither Mara Rohi.

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut adanya UU yang dilanggar dan perlu diperhatikan kembali oleh Bupati Sabu Raijua yang telah memaksakan kehendak untuk melantik Salmon Pellokila sebagai sekwan. Masalahnya DPRD Sabu Raijua tidak mengusulkan nama tersebut.

Berikut beberapa kejanggalan yang dilakukan Bupati Sabu Raijua:
Pertama; sesuai UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 127 ayat 4 tentang manajemen ASN, UU MD3 dan PP 16 tahun 2016 pasal 21 ayat 3 tentang perangkat daerah, dimana sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atau wali kota atas persetujuan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Untuk itu pimpinan DPRD Kabupaten Sabu Raijua telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Sabu Raijua untuk meninjau kembali keputusan tersebut.

Kedua; UU Nomor 23 tahun 2014 dan PP 18 pasal 31 khususnya dimana pada ayat 3 dengan jelas mengatakan harus mendapatkan persetujuan DPRD dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan fraksi-fraksi yang ada di Dewan.

Ketiga; kondisi ini telah menunjukkan rendahnya kemitraan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sabu Raijua sehingga mungkin bupati menempatkan DPRD sebagai sub ordinat saja.

“Dengan telah dilantiknya Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di dalamnya sekretaris dewan oleh Bupati Sabu Raijua maka muncul pertanyaan apa kondisi ini dilakukan karena suka atau tidak suka? Sebab saat ini terjadi gejolak di internal DPRD Sabu Raijua dimana para anggota dewan berpendapat bahwa Bupati Sabu Saijua telah mengesampingkan UU dan menodai kemitraan,” ujar Denny.

Ia menambahkan kondisi tersebut menggambarkan betapa arogannya bupati dengan mengesampingkan apa yang tertera dalam aturan dan suara dari pada orang-orang merepresentasikan masyarakat di kabupaten ini.

“Anggota DPRD Sabu Raijua adalah orang-orang yang mewakili dan membawa aspirasi tetapi suaranya tidak di dengar oleh saudara bupati sehingga saya berkesimpulan DPRD saja sudah tidak di dengar apa lagi masyarakatnya, menurut saya pemimpin seperti ini tidak dapat dianggap sebagai panutan yang akomodatif terhadap persoalan sosial pilitik yang berkembang di daerah ini” ujarnya lagi.

Kondisi tersebut mengulang kembali kejadian beberapa waktu lalu yang mana hal yang sama terjadi di kabupaten ini saat pengangkatan sekda dimana bupati ngotot untuk mengangkat orang lain di luar ketentuan pansel, “rupanya beliau ini suka mengangkangi aturan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya” pungkas Sekretaris DPC Partai Demokrat kabupaten Sabu Raijua. (rnc02)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed