oleh

Gegara “Gertak Sambal” Pemerintah, TNK jadi Sepi Pengunjung

Labuan Bajo, RNC – Pembatalan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar Rp 3,75 juta memang telah diumumkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, hingga Januari 2023. Kendati demikian, kebijakan tersebut berhasil membuat pariwisata Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), kalau balau. Pasalnya, pemberlakuan kenaikan tarif TNK tersebut menyebabkan kunjungan wisatawan pada bulan Agustus anjlok.

Minimnya wisatawan yang berkunjung, tak ayal membuat penerimaan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (Disparekrafbud) Kabupaten Mabar, menurun drastis. Data yang berhasil dihimpun RakyatNTT.com menyebutkan, perolehan PAD Disparekrafbud Mabar sebenarnya mengalami tren kenaikan tiap bulan, sejak Januari hingga Juli 2022.

Namun, tren perolehan PAD yang positif itu kini mengalami perubahan akibat polemik kenaikan tarif TNK. Hal itu tak terlepas dari sedikitnya wisatawan yang berkunjung. Hal tersebut diakui Kadis Parekrafbud Mabar, Pius Baut. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/8/2022), Pius Baut mengatakan, kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo biasanya berkisar di angka 300-an orang, per hari. Namun semenjak polemik kenaikan tarif bergulir, kunjungan wisatawan menurun drastis, bahkan sempat terjadi hanya 50-an wisatawan yang berkunjung dalam sehari.

Ia berharap, dengan ditundanya pemberlakuan tarif baru TNK, akan berdampak positif bagi pariwisata Labuan Bajo, sehingga animo wisatawan kembali seperti sebelumnya. “Kita berharap kunjungan wisatawan kembali normal setelah adanya informasi ditunda (kenaikan tarif TNK),” katanya.

Sementara itu, angka kunjungan wisatawan yang begitu rendah pada awal Agustus ini, memantik komentar pedas dari anggota DPRD Mabar. Adalah Blasius Janu dari Fraksi Hanura. Ia menyebutkan, Pemprov NTT menjadi biang kerok permasalahan di sektor pariwisata Mabar saat ini. Untuk itu, ia meminta Pemprov NTT bertanggung jawab penuh atas masalah yang terjadi.

Baca Juga:  Pemprov NTT-PRISMA Gelar Lokakarya Berbagi Pembelajaran Sektor Babi di NTT

“Menurut saya, biang keroknya pemerintah provinsi. Dimana tanggung jawab Pemprov sekarang, jatuhnya PAD kita, turun drastis. Target penerimaan kita 28 miliar, sampai hari ini belum sampai enam miliar. Ditambah lagi dengan isu (kenaikan tarif TNK) yang dilemparkan, hancur semuanya,” sesal Blasius.

Dia mengkritik kebijakan tergesa – gesa yang dilakukan oleh Pemprov NTT. Menurutnya, wacana yang dilemparkan ke publik terkait kenaikan tarif TNK menimbulkan banyak masalah baru. Bukan hanya masyarakat setempat atau pelaku pariwisata saja yang dirugikan, tetapi juga daerah Manggarai Barat secara keseluruhan. “Inilah resiko ketika mengambil suatu keputusan tanpa pertimbangan yang baik dan matang. Saya sangat menyesal sikap pemerintah provinsi yang tidak mempertimbangkan dengan matang sebelum mengeluarkan statement,” kritik Blasius.

Tak hanya itu, Blasius juga mengkritisi sikap Pemprov NTT yang hanya menunda pemberlakuan tarif 3,75 juta ke TNK. Menurut dia, pilihan yang dilakukan oleh pemerintah hanya menunda masalah bukan menyelesaikan masalah yang ada. “Tidak bisa menunda, harus batal. Kalau ada rencana mau naikkan, mari duduk bersama, undang dan libatkan pelaku pariwisata untuk berpikir bagaimana baiknya supaya menguntungkan semuanya,” tandasnya. (rnc29)

Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *