Jakarta, RNC – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, isu reshuffle usai pelantikan Panglima TNI menjadi kewenangan prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun demikian, secara pribadi, Muzani mengaku belum mengetahui perihal tersebut.
“Saya belum dengar. Saya denger reshuffle dari kabar angin, saya serahkan sepenuhnya ke presiden,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021) dilansir merdeka.com.
Muzani pun melanjutkan, kabar pergantian para pembantu presiden khususnya nama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan mengisi posisi Menko Polhukam, juga belum diketahuinya hingga saat ini. Namun bila itu benar, Muzani menilai, hal itu menjadi kewenangan tunggal presiden.
“Sepenuhnya wewenang presiden. Presiden berwenang menetapkan pembantu-pembantunya sebagai menteri atau mengganti,” jelas dia.
Sebagai informasi, santer informasi beredar terkait isu reshuffle kabinet untuk yang ketiga kalinya. Kali ini, kabar angin itu menyebut reshuffle ajan dilakukan pada hari Rabu 10 November 2021.
Salah satu nama kuat yang menyeruak adalah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Diketahui, Hadi akan memasuki masa purna tugasnya di militer dan sebagai Panglima TNI. Hal itu terjadi usai mendapat persetujuan DPR dan dilantiknya Jenderal TNI Andika Perkasa oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. (*/rnc)
