oleh

Ingat! Warga Bisa Kena Sanksi jika Menolak Divaksin

Jakarta, RNC – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah terus mengimbau dan melakukan edukasi terkait pentingnya vaksin covid-19. Dia mengatakan vaksinasi dilakukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

“Kami terus mengimbau dan melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi dalam mengendalikan pandemi Covid-19,” katanya saat konferensi pers, Kamis (24/12/2020) dilansir dari Okezone.com.

Seperti diketahui minimal 182 juta atau 70% dari penduduk Indonesia harus divaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan bahwa vaksin yang digunakan aman dan minim efek samping.

BACA JUGA: Hari Ini Tambah 16 Positif, Covid-19 di NTT Tembus 2.012 Kasus

“Semakin banyak masyarakat yang memperoleh vaksin gratis, maka herd immunity akan semakin mudah dicapai. Sehingga mampu melindungi kelompok yang tidak dapat divaksin karena alasan tertentu. Pemerintah juga memastikan vaksin yang akan digunakan aman, berkhasiat, dan minim efek samping dan tentunya halal,” ungkapnya.

Terkait dengan sanksi, Wiku mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah (pemda). Menurutnya sanksi bisa diberikan agar masyarakat mau mengikuti program vaksinasi.

“Pada prinsipnya sanksi adalah kewenangan pemda dan dapat diberikan agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi. Sehingga herd immunity bisa dicapai dengan mudah,” pungkasnya.

(*/okz/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Bukan sonde mau di vaksin.. Tp berita simpang siur, kasus2 yg ternyata diputarbalikkan seolah kena corona… Itu yg bikin warga jd takut. Jgn2 hnya jd kelinci percobaan. Lagipula ini kasus belum jelas obat apa yg cocok. Jd hati2 dgn “pemaksaan memakai aturan”.

News Feed