Kupang, RNC – Realisasi pendapatan Kota Kupang tahun 2022 tidak mencapai target. Terjadi defisit sebesar Rp75 miliar. Angka defisit ini datang dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) yang tidak capai target.
Akibatnya, sejumlah proyek dan operasional di OPD tidak bisa terbayar. DPRD Kota Kupang pun menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemkot Kupang, Kamis (22/12/2022) untuk mencari solusi.
RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe didampingi 2 wakil ketua dan 37 anggota. Dari Pemkot Kupang, hadir langsung Penjabat Wali Kota, George Hadjoh bersama Sekretaris Daerah Fahren Funay dan beberapa pimpinan OPD.
Dalam penjelasannya Sekretaris Daerah Fahren Funay membeberkan target PAD pada tahun 2022 sebesar Rp197 miliar, namun baru terealisasi Rp164 miliar. Oleh karena itu, terjadi defisit Rp32 miliar. Kemudian, dana bagi hasil (DBH) pajak dengan Pemerintah Provinsi NTT ditargetkan sebesar Rp 65 miliar. Namun Pemprov baru merealisasikan Rp22 miliar.
“Dana bagi hasil (dari Pemprov NTT) target kita 65 miliar rupiah, realisasinya baru 22 miliar. Masih kurang atau defisit 43 miliar rupiah,” ungkap Fahren.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe menegaskan PAD yang belum mencapai target 100% seharusnya diikuti dengan penyesuaian belanja-belanja. Misalnya, persoalan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk ASN, masih bisa ditunda. Pasalnya, sesuai aturan TPP dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sementara terkait DBH, ia meminta Penjabat Wali Kota, George Hadjoh segera melakukan koordinasi, sehingga dana tersebut segera terealisasi. “Itu kalau hak kita di Kota Kupang maka harus segera diambil. Segera bangun koordinasi dengan Pemprov. Ini kita banyak utang,” tambahnya.
Politisi PDIP ini juga menegaskan, deviden di Bank NTT juga harus diminta oleh Pemkot Kupang. Pasalnya, dari target Rp13 miliar, baru terealisasi Rp6 miliar.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan meminta Pemkot Kupang menyampaikan data berbagai kegiatan proyek tahun 2022. Dengan demikian DPRD bisa mengetahui kegiatan atau program mana saja yang belum dibayarkan. Sidang pun diskors selama satu jam agar Pemkot melengkapi data proyek tahun 2022. (rnc04)
Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com
