Oelamasi, RNC – Partai Amanat Nasional (PAN) melalui fraksinya di DPRD Kabupaten Kupang menyorot soal bencana yang terjadi di Kabupaten Kupang.
Kepada RakyatNTT.com, Minggu (2/2/2025), Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kupang, Linden Sanam mengatakan, banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kupang, khususnya di wilayah Sulamu, Fatuleu Barat, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara serta Kupang Tengah beberapa hari lalu, menunjukan hal krusial dari kinerja pemerintah yang justru sangat memprihatinkan.
Linden Sanam mencontohkan banjir yang menggenangi desa Naitae dan desa Tuakau di di Kecamatan Fatuleu Barat. Menurutnya, banjir selain terjadi karena dangkalnya sungai, juga diakibatkan karena tersumbatnya gorong-gorong pada jembatan Siumate yang dibangun oleh Pemprov NTT. Dengan demikian, pembangunan jembatan dengan konstruksi demikian perlu dikaji kembali.
Linden menyebutkan, luapan air dari sungai yang membanjiri pemukiman warga di Fatuleu Barat, bukan baru pertama terjadi, tapi sering terjadi setiap tahunnya.
“Kalau kita pantau kejadian banjir bukan baru kali ini. Jembatan Siumate itu menjadi salah satu yang menyebabkan luapan air makin membesar, karena air tidak bisa mengalir dengan baik karena material seperti kayu dan lainnya tersumbat di gorong-gorong jembatan. Akibatnya air menyebar ke sisi kiri dan kanan sehingga terjadi erosi dan meluap ke permukiman warga,” jelasnya.
Fraksi PAN berharap ada kolaborasi yang baik antara Pemkab Kupang dengan Pemprov NTT dalam menangani bencana, serta perhatian terhadap infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana.
Selain itu, dia meminta pemerintah kabupaten hingga tingkat desa harus memastikan pemukiman yang dibangun warga tidak berada di dalam daerah aliran sungai (DAS).
“Karena kurang pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat, terkadang masyarakat membangun rumah di bantaran sungai,” ungkapnya.
Menyikapi dampak bencana yang cukup kompleks, Linden Sanam memastikan akan berkoordinasi dengan Fraksi Gabungan Amanat Sejahtera (PAN dan PKS) DPRD NTT, untuk mendorong Pemprov NTT agar memperhatikan infrastruktur yang rusak serta melakukan upaya mitigasi bencana di Kabupaten Kupang.
“Berbagi catatan ini, tentu perlu sinergitas dari provinsi dan kabupaten. Kondisi sungai yang dangkal, infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak, dan masalah lainnya akan kami serukan lewat koordinasi dengan teman-teman PAN di DPRD NTT,” jelasnya.
Ia pun berharap, Pemkab tetap membangun koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi agar kedepannya pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Kupang juga selaras dengan upaya mitigasi bencana.
Untuk diketahui, pembangunan jembatan dengan model gorong-gorong di wilayah Kabupaten Kupang seperti jembatan Siumate, pernah disorot oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang.
Pemprov NTT melalui dinas teknis terkait diminta bertanggung jawab atas pembangunan jembatan itu harus mengkaji kembali dampak yang ditimbulkan. (rnc04)
