oleh

Terkait Korupsi Dana BOS di Manggarai, Ini Peran Dinas Pendidikan

Iklan Covid Walikota Kupang

Ruteng, RNC – Sebelum mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS oleh oknum kepala sekolah dan bendahara di Manggarai, tim gabungan penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai dipimpin langsung oleh Kajari Manggarai, Bayu Sugiri, SH., menggeledah dua instansi terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Salah satu ruangan yang digeledah di Dinas pendidikan adalah ruangan Kepala Bidang Pembinaan SMP, Agustinus Samador.

Terkait hal ini, Agustinus memberikan penjelasan tentang keterlibatan Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dalam hal pengelolaan dana BOS. “Dinas Pendidikan hanya mencatat proses penggunaan anggaran pada tahun berjalan. Kemudian Kemendikbud mentransfer uang langsung ke sekolah masing-masing,” ungkapnya saat ditemui Jumat (2/7/2021) siang.

Iklan Dimonium Air

Agustinus menjelaskan, dalam pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini adalah dana BOS, secara umum mempunyai juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pemerintah pusat. Selain itu, dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga sekolah mempunyai tim dana BOS. Di sekolah ada kepala sekolah dan bendahara sekolah sebagai manajemen tim dana BOS. “Tim BOS yang tahu persis tentang belanja uang atau mau buat kegiatan apa. Itu ada kepala sekolah dan bendahara yang merupakan manajemen bos di sekolah,” katanya.

Agustinus menjelaskan, dalam pelaksanaan penggunaan dana, ada Rencana Kerja Sekolah (RKS). Dalam RKS ini, sekolah bersama orang tua murid dan pihak komite sekolah harus bersepakat terkait berbagai kegiatan yang hendak dilaksanakan.

Sedangkan dalam hal pengawasan, Dinas meminta laporan dari sekolah setiap bulan, setiap triwulan dan setiap akhir tahun anggaran.

Sesuai surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) laporan selambat-lambatnya diajukan kepada Dinas pada tanggal 5 bulan pertama pada tahun anggaran baru berjalan. “Dari tahun 2017 sampai 2020 mereka (SMPN 1 Reo) wajib membuat laporan. Dan ada laporannya,” katanya.

Baca Juga:  Puluhan Mahasiswa Positif Covid-19, Unika St. Paulus Ruteng Tunda Kegiatan KKN

Menurut Agustinus, laporan dari sekolah disampaikan berupa hardcopy. Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Badan Keuangan Daerah. Selain itu secara online, sekolah juga menyampaikan laporan secara langsung kepada pemerintah pusat melalui portal Kemendikbud. Laporan yang disampaikan sekolah harus sesuai juknis.

Kepala sekolah harus membayar gaji guru atas dasar SK yang diberikan oleh Kepala Sekolah itu sendiri. Kepala sekolah berkewajiban untuk mengangkat guru di satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. “Lalu bagaimana membayar uangnya. Ya bendahara harus tahu. Saya bayar uang ini atas dasar apa? Atas dasar SK. SK ada? Pasti ada,” tambahnya.

Agustinus memastikan bahwa rekapan SK dan laporan gaji para guru di sekolah ada di dinas. Laporan jumlah gaji guru pasti sesuai dengan yang tertera pada SK guru tersebut. Sebab setiap laporan yang diajukan ditandatangani di atas materai. “Kalaupun ada kekeliruan-kekeliruan maka resikonya ditanggung sendiri. Dari awal tahun kami itu melakukan sosialisasi agar kepala sekolah jangan main-main dengan dana BOS ini,” tegasnya.

Terkait penetapan tersangka terhadap salah satu Kepala Sekolah dan Bendahara di SMP, Agustinus mengapresiasi langkah yang diambil oleh pihak Kejari Manggarai. “Kami sangat mendukung karena sebagai aparatur sipil negara, teman-teman guru dimana saja berada mereka harus taat dengan juknis. Termasuk kami,” katanya.

Sementara terkait pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, ia mengaku bahwa dalam juknis dijelaskan Dinas Pendidikan tidak boleh intervensi sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Dinas tidak punya kewenangan untuk menentukan kegiatan, proses pencairan dan sebagainya. “Kami melihat bahwa mereka (SMPN) ini akuntabel laporanya. Namun kami juga tidak ada disana. Kami tidak melihat mereka beli apa dan melakukan kegiatan apa,” lanjutnya.

Baca Juga:  Hina Waket DPRD Manggarai di Facebook, Oknum Guru Minta Maaf

Namun sebagai langkah antisipasi untuk penyalahgunaan kewenangan dalam hal pengelolaan dana BOS, Dinas selalu melakukan sosialisasi terkait juknis penggunaan dana itu. Hal itu sebatas berkaitan dengan standarisasi penggunaan untuk pembelian Alat Tulis Kerja (ATK), penggunaan untuk gaji guru honorer dan lain-lain.

Bahkan pihak Dinas juga membagi atau mengedarkan surat keputusan Bupati ke semua sekolah di seluruh Manggarai sebagai bentuk upaya pengendalian. “Kalaupun ada kelebihan sebagaimana yang ditemukan (oleh kejaksaan), itu kita tidak tahu. Karena patokan kita adalah laporan,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai mengumumkan tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS oleh oknum kepala sekolah SMPN 1 Reo, HN dan MA selaku bendahara BOS di sekolah, Kamis (1/7/21) kemarin. Keduanya diduga menilep dana BOS sejak tahun anggaran 2017 sampai tahun 2020. (rnc23)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed