oleh

Tiga Pimpinan DPRD Kota Kupang Resmi Dilantik, Ini yang akan Dilakukan

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Tiga pimpinan DPRD Kota Kupang Periode 2019-2024 resmi dilantik oleh Kepala Pengadilan Negeri Kupang Dju Jhonson Mira Mangngi, SH, MH di ruang sidang utama, Gedung DPRD Kota Kupang senin (7/10/2019).

Pelantikan tersebut dihadiri langsung Wali Kota Dr. Jefri Riwu Kore dan Wakil Wali Kota Kupang dr. Hermanus Man bersama pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang. Ketiga pimpinan DPRD yang dilantik adalah Yeskiel Loudoe dari PDIP dilantik sebagai Ketua DPRD, serta dua lainnya sebagai Wakil Ketua, yakni Padron Paulus dari Partai Nasdem dan Christian Saeketu Baitanu.

Iklan Dimonium Air

Usai dilantik, Yes Loudoe-sapaan akrab Yeskiel saat ditemui awak media mengatakan akan menjaga keharmonisan antara DPRD dan pemerintah yakni dengan mengedepankan komunikasi antar lembaga. Hal ini akan dilakukan semata-mata demi membangun Kota Kupang. “Tidak ada yang sulit di lembaga ini. Namun komunikasi yang perlu dibangun antara pemerintah dan DPRD. Jika komunikasi jalan apa saja kebutuhan masyarakat pasti akan terpenuhi. Dan ini yang saya lakukan selama ini,” ujar Yes yang juga Ketua DPC PDIP Kota Kupang ini.

Terkait fokus perjuangannya pada periode ini, ia menyinggung persoalan air bersih yang tak pernah diselesaikan oleh pemimpin dari masa ke masa. Dirinya mengimbau untuk sama-sama mencari jalan keluar, bukan saling mempersalahkan antar pemimpin. “Menyangkut air bersih sudah dari Pak Dan, Pak Jonas dan saat ini Pak Jefri, belum selesai. Harapan saya bisa tuntas periode ini. Kita tidak bisa persalahkan siapa-siapa,” urai DPRD dapil Kota Raja ini.

Dirinya mempunyai misi baru untuk mengatasi persoalan air bersih. “Jika bangun bendungan tidak bisa, MoU dengan Pemerintah Kabupaten Kupang kondisinya tetap seperti ini, kita cari cara lain. Saya akan bicara dengan pemerintah,” katanya.

Baca Juga:  Angka Covid-19 Meningkat, Pemkot Kupang Siapkan 3 Unit GeNose

Langkah yang akan diusulkan kepada pemerintah adalah membuat aturan untuk setiap mata air yang dikuasai oleh perorangan. Termasuk sumur bor yang ada di Kota Kupang. Karena dalam undang-undang sudah jelas bahwa air dan segala kekayaan alam dikuasai oleh pemerintah dalam hal ini Negara. “Kalau diatur dengan aturan pasti tidak ada amsalah air di kota ini. Kalau pemerintah bisa ambil alih bisa. Undang-undang jelas mengaturnya. Air banyak, melimpah tapi tidak diatur. Dan hal ini yang akan kita dorong,” jelas Yes.

Ia juga mengapresiasi langkah Wali Kota Kupang yang telah membangun banyak fasilitas di Kota Kupang. Hanya satu persoalan saja yang belum tuntas dan sedang digenjot untuk dituntaskan yakni air bersih. (rnc02)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed