oleh

Tuntutan Ini yang Diduga jadi Penyebab 5 Fraksi Mogok hingga Ajukan Mosi Tidak Percaya

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Sudah seminggu DPRD Kota Kupang tak bersidang. Ini lantaran ada 5 fraksi yang memilih absen. Ke-5 fraksi ini bahkan telah mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe.

Ke-5 fraksi tersebut, yakni Fraksi Nasdem, Golkar, PKB, Gabungan PAN-Perindo dan Gabungan Hanura-Berkarya-PSI-PPP. Dalam pernyataan mosi tidak percaya yang memuat 7 poin, ke-5 fraksi ini intinya menganggap Ketua DPRD Kota Kupang lemah dalam koordinasi dengan pimpinan alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi. Selain itu, menyebut Ketua DPRD sering berkata-kata kasar dalam persidangan sehingga tidak menjaga marwah DPRD.

Iklan Dimonium Air

Namun, sebelumnya terungkap kalau salah satu penyebab adalah Ketua DPRD Kota Kupang menerima pengaduan dari 51 lurah dan ketua RT/RW se-Kelurahan Naikoten I terkait kasus dugaan penganiayaan anggota DPRD Kota Kupang, Siqvrid Basoeki terhadap Lurah Naikoten I Budi Izaac.

Fraksi-fraksi ini menyebut penyelesaian masalah melalui demonstrasi seperti pengaduan para lurah se-Kota Kupang dan Ketua RT/RW yang diterima Ketua DPRD Yeskiel Loudoe sangat tidak relevan. “Saya kasih contoh mungkin ada hal-hal yang harus diselesaikan, kenapa dalam waktu-waktu ini ada demo-demo di Kantor DPRD itu kenapa? Kenapa bisa pakai cara begitu, kenapa tidak dengan cara-cara lain,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar, Jemari J. Dogon.

Namun, belakangan muncul informasi baru yang menyebut penyebab mogoknya ke-5 fraksi tersebut hingga munculnya mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD adalah persoalan lama yang diungkit kembali.

BACA JUGA: Ada Upaya Jatuhkan Yeskiel Loudoe dari Kursi Ketua DPRD Kota Kupang

Sumber terpercaya RakyatNTT.com di internal DPRD Kota Kupang menyebutkan sejumlah anggota dewan meminta kesejahteraan anggota DPRD diperhatikan alias honor atau gajinya dinaikkan. Tak hanya itu, mereka juga ingin diberi peran mendata dan menyalurkan bantuan yang ter-cover dalam program pemerintah.

Baca Juga:  Penyegaran Iman, Momen Doa Bersama untuk Kota Kupang Bangkit

“Ada juga yang minta supaya bisa titip orang-orangnya jadi tenaga honorer karena sudah janji di konstituen saat kampanye dulu,” ujar sumber.

Persoalan lain adalah program bagi-bagi handphone gratis kepada siswa yang diusulkan DPRD tahun lalu ternyata tidak direalisasikan. Ini dikarenakan anggarannya sudah direfokusing untuk penanganan covid-19.

“Jadi sebetulnya alasan bahwa tidak ada koordinasi yang baik dari ketua itu hanya dibuat-buat tapi sebenarnya karena persoalan-persoalan yang tadi. Karena kalau hanya masalah koordinasi kenapa tidak ajukan mosi untuk ketiga pimpinan, tapi hanya pak ketua?” ujar sumber RakyatNTT.com.

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe yang dikonfirmasi terkait alasan di balik pengajuan mosi tidak percaya dari ke-5 fraksi tersebut, ia enggan berkomentar. Ia meminta sebaiknya ditanyakan langsung kepada anggota-anggota dewan yang mengajukan mosi tidak percaya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Kupang, Yuvensius Tukung saat dikonfirmasi membantah isu-isu tersebut. Ia mengatakan isu-isu miring ini bukanlah hal yang substantif, yang menjadi alasan diajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Yeskiel Loudoe. Menurutnya, alasan mosi tidak percaya sudah tertuang dalam pernyataan yang telah ditandatangani 21 anggota DPRD beberapa waktu lalu.

Namun menurutnya, jika isu-isu itu dihembuskan, hal tersebut dianggap biasa dan merupakan dinamika di DPRD saat mogoknya fraksi-fraksi. Ia juga menegaskan, Nasdem tidak memiliki niat untuk menggulingkan Ketua DPRD Yeskiel Loudoe dari jabatannya, apalagi berusaha untuk menggantikan Ketua DPRD asal PDIP dengan kader dari Fraksi Nasdem. “Dia (Yeskiel) tetap ketua DPRD karena secara konstitusi kita ngerti lah. Jangan dibilang kami seolah-olah tidak memahami apa itu Ketua DPRD. Itu ketua wewenangnya partai pemenang to. Dalam SK itu dia ketua DPRD yang sah,” ungkapnya.

Baca Juga:  Peringati Hari Kartini, DWP Kota Kupang Gelar Fashion Show

Yuven juga menuturkan, apabila ada niat untuk dilakukan mediasi agar sidang LKPJ bisa berjalan, ia mengembalikan keputusan itu kepada anggota Fraksi Nasdem. “Nanti kita lihat bagaimana sikap-sikap dari fraksi saya, bagaimana dari teman lain, nanti kita cermati,” pungkasnya. (rnc04)

  • 228
    Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed