oleh

Yasonna Sebut Kemenkumham Hati-hati Telaah Kasus Orient Riwu Kore

Iklan Demokrat

Jakarta, RNC – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bersama kementerian/lembaga terkait masih terus mendalami status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient P Riwu Kore. Yasonna mendengar kabar Orient sudah mengajukan pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikat.

“Menurut informasi yang kami dengar, beliau sudah mengajukan renunciation, renunciation kewarganegaraan Amerika. Tapi, karena COVID, katanya nih, karena COVID, belum diproses,” kata Yasonna saat rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (17/3/2021) dilansir dari detikcom. Renunciation adalah pengajuan untuk melepas kewarganegaraan suatu negara.

Iklan Dimonium Air

Yasonna Laoly lalu menjelaskan PP 2/2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Aturan menyebutkan pembatalan kewarganegaraan harus diajukan secara formal.

BACA JUGA: Sidang MK, KPU Beberkan Kronologi Orient Riwu Kore Menang Pilbup Sabu Raijua

“Sampai saat ini, Kementerian Hukum dan HAM belum memperoleh pengajuan permohonan pembatalan kewarganegaraan baik dari yang bersangkutan maupun lembaga resmi,” kata Yasonna.

Jika Kemenkumham mencabut kewarganegaraan RI milik Orient padahal Orient juga melepas kewarganegaraan AS, ada kemungkinan Orient akan stateless atau tak punya kewarganegaraan. Yasonna mengatakan aturan di RI tak memungkinkan hal itu.

“Kalau kita membatalkan dan kemudian proses kehilangan kewarganegaraan Amerika-nya terjadi juga, dia menjadi stateless. Undang-undang kita tidak mengenal stateless. Dulu ada kasus kita mengenai hal ini, yaitu mengenai Arcandra Tahar,” jelasnya.

Dia menegaskan pihak Kemenkumham masih menelaah status kewarganegaraan Orient ini dengan hati-hati. Pihaknya juga membahas hal ini dengan kementerian dan lembaga terkait. Saat ini pelantikan Orient P Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua ditunda.

“Kami betul-betul sangat hati-hati sekali menilai, membahas bersama-sama dan selalu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, instansi terkait, dalam pengambilan kebijakan mengenai hal ini,” tutur Yasonna.

“Benar bahwa menurut undang-undang kita bahwa seorang warga negara asing tidak boleh menjadi pejabat publik. Tapi pada saat yang sama, itu seperti yang saya sampaikan, karena pertimbangan-pertimbangan secara administratif dan lain-lain, adanya pengajuan renunciation kewarganegaraan yang sampai saat ini belum ada informasi yang jelas, ini beberapa kendala,” tegasnya. (*/dtc/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed