oleh

Nyatakan Jonas Terbukti Korupsi, Ini Pertimbangan Hakim Ibnu Kholik

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean telah divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang dalam perkara dugaan korupsi pengalihan aset Pemerintah Kota Kupang.

Namun, putusan terhadap anggota DPRD NTT dari Fraksi Golkar ini terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara majelis hakim.

Iklan Dimonium Air

Berbeda dengan Hakim Ketua Ari Prabowo dan Hakim Anggota I Ngguli Liwar Mbani Awang, Hakim Anggota II Ibnu Kolik menyatakan terdakwa Jonas Salean bersama-sama dengan saksi Thomas More (mantan Kepala Kantor BPN Kota Kupang) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Ibnu Kholik menyebutkan, tanah kosong seluas 20.068 meter persegi di depan Hotel Sasando adalah aset Pemerintah Kota Kupang. Tanah ini juga pernah diklaim oleh Jakob Saubaki dan telah dijelaskan oleh BPN bahwa bagian tanah tersebut berada dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang.

Menurut Ibnu, pengalihan tanah kapling melalui surat penunjukan kepada 40 orang penerima, prosesnya tidak bersadarkan peraturan yang berlaku. Sebab 37 penerima tidak pernah mengajukan permohonan kepada Wali Kota Kupang untuk mendapatkan tanah kapling. Hanya 3 penerima yang mengajukan permohonan yakni Marthase Talan (istri mantan Sekda Kota Kupang Bernadus Benu), Jonathan Lay dan Maria Lay.

BACA JUGA: Hakim Dissenting Opinion, Jonas Salean Divonis Bebas, Jaksa Kasasi

“Surat penunjukan tanah kapling, diterbitkan terdakwa tanpa ada permohonan dari para penerima. Surat penunjukan sudah diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2015 dan 5 Oktober 2016. Namun pada kenyataannya, para penerima baru menandatangi surat penunjukan pada tahun 2017,” sebut Hakim Ibnu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (17/3/2021).

Ibnu juga menyentil salah satu penerima atas nama Lukas Donny Satrio. Dia adalah menantu Jonas Salean yang diketahui berprofesi sebagai pilot dan tidak berdomisili di Kota Kupang. “37 penerima secara ekonomi merupakan orang-orang yang mampu,” ucap Ibnu.

Baca Juga:  Terungkap Fakta Baru Kasus Labuan Bajo, Isteri Jonas Salean Berpeluang Tersangka

Sebanyak 40 orang penerima surat penunjukan tanah kapling, lanjut Ibnu, tidak pernah mengetahui letak persis lokasi tanah karena tidak pernah sama sekali menguasai serta tidak pernah memasang pagar batas pada tanah kaplingan tersebut. Namun setelah menerima surat persetujuan, terdakwa dan keluarganya, para pegawai BPN serta para penerima lainnya langsung mengurus sertifikat ke BPN Kupang. Sedangkan Yeskiel Loudoe, Martinus Medah dan Agustina Mariana Saudale tidak pernah mengurus sertifikat ke BPN.

Oleh karena unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain, unsur turut serta dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi, Hakim Ibnu Kholik menyatakan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Tomas More telah terbukti melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (rnc09)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed