oleh

4 Pilkada NTT Sudah Diregistrasi MK, Sidang Perdana 26 Januari

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Sebanyak 4 pilkada di NTT harus ditentukan pemenangnya melalui sidang Mahkamah Konstitusi. Ke-14 pilkada tersebut, yakni Pilkada Belu, Malaka, Sumba Barat dan Manggarai Barat.

Dilansir dari situs Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (18/1/2021), perselisihan hasil pilkada (PHP) Pilkada Belu sudah teregister dengan nomor 18/PHP.BUP-XIX/
2021. Pemohonnya adalah paslon nomor urut 1 Willybrodus Lay-J. T. Ose Luan. Sedangkan termohon adalah KPU Kabupaten Belu.

Iklan Dimonium Air

Selanjutnya, PHP Pilkada Sumba Barat diregister dengan nomor 19/PHP.BUP-XIX/
2021. Pemohonnya adalah paslon nomor urut 3 Agustinus Niga
Dapawole-Gregorius H. B. L. Pandango. Termohonnya adalah KPU kabupaten Sumba Barat.

Selanjutnya, PHP Pilkada Malaka diregister dengan nomor 24/PHP.BUP-XIX/
2021 dengan pemohon paslon nomor urut 2, Stefanus Bria Seran-Wendelinus
Taolin. Termohonnya adalah KPU Kabupaten Malaka.

BACA JUGA: Demokrat Tolak Pilkada Digelar Serentak dengan Pilpres 2024

Terakhir, PHP Pilkada Manggarai Barat dengan nomor register 50/PHP.BUP-XIX/
2021. Pemohonnya paslon nomor urut 2, Maria Geong-Silverius Sukur. Termohonnya adalah KPU Kabupaten Manggarai Barat.

Total ada 132 PHP yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Rinciannya ada 112 pilkada kabupaten, 13 pilkada kota dan 7 pilkada provinsi. Permohonan PHP terbanyak adalah provinsi Sumatera Utara sebanyak 13 PHP dan Papua sebanyak 12 PHP. Daerah lainnya jumlahnya di bawah 10 PHP. Hanya 3 daerah yang tidak ada PHP, yakni Bali, DIY dan Bangka Belitung.

Kabupaten yang tanpa pemohonan perselisihan hasil pemilihan ke MK penetapan paslon terpilih paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi penetapan paslon terpilih paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
Dari situs MK disebutkan sidang perdana akan berlangsung 26-29 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

(*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed