oleh

Angka Stunting Tinggi, DAU Kabupaten/Kota Dipangkas

Kupang, RNC – Presiden RI, Ir. Joko Widodo, telah menetapkan angka stunting tahun 2024, harus mencapai 14 persen. Dengan sisa waktu yang amat singkat, yakni dua tahun lebih, upaya dan aksi nyata percepatan penurunan stunting harus digalakkan. Upaya itu harus berawal dari pendataan.

Mencermati hal itu, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam arahannya menegaskan, mulai saat ini, seluruh data Pemprov NTT akan berbasis pada data BKKBN. “Dengan data by name by adress, kita bisa langsung kerjakan dan lakukan langkah – langkah aksi. Melalui perencanaan yang sudah sempurna seperti itu, kita tinggal eksekusi. Kalau tidak berhasil, berarti tim yang bergerak di lapangan, bermasalah. Perencanaan yang baik dan tepat, berarti 50 persen kegiatan kita telah berhasil,” tandas Gubernur VBL.

banner BI FAST

Karena itu, dia meminta para bupati/walikota se NTT, bekerja ekstra ordinary atau secara luar biasa dan out of the box, atau di luar cara – cara yang umum. Terus menerus turun ke desa – desa, dan mempropagandakan cara penurunan stunting kepada masyarakat, agar mereka punya pemahaman dan pengetahuan.

“Kalau kita bermimpi menciptakan generasi unggul NTT pada tahun 2045, maka bupati atau walikota tidak boleh hanya berdiam diri di kantor. Harus turun ke desa – desa dan lapangan. Kita sudah berulang kali rapat tentang stunting. Saya minta para bupati/walikota untuk bangun motivasi dan keinginan yang kuat, dalam lakukan perubahan yang besar dengan rencana yang sudah ada. Saya yakin, kita semua tidak mau kalau Pemerintah Pusat terus menempatkan NTT sebagai provinsi dengan anak – anak stunting terbanyak di Indonesia. Karenanya, rencana kerja ini harus dilanjutkan sampai di tingkat desa. Sekembalinya dari sini, kita harus lakukan aksi nyata. Enam bulan dari sekarang, kita bisa lihat parameter mana yang tidak dapat dilakukan. Di kabupaten mana, kecamatan mana, dapat kita lihat,” tegas Gubernur VBL.

Baca Juga:  Pemprov NTT Dukung Pendirian Pos Imigrasi di Sejumlah Tempat di NTT

Menurut Gubernur VBL, harus ada satu kesatuan gerak bersama sampai ke tingkat desa, dalam menurunkan angka stunting. Karena penanganan masalah stunting, sebenarnya soal kepedulian dan komitmen yang kuat dari pemimpin. “Saya harapkan ini jadi komitmen kita bersama. Kalau kita sudah rapat begini hebat, harus ada aksi nyata berupa penurunan stunting. Saya tegaskan, ini harus jadi rapat terakhir. Kita harus malu. Saya lihat sudah mulai ada perubahan cara kerja para bupati. Kita harus meninggalkan cara kerja lama,” ujar Gubernur VBL.

Dia mengungkapkan, semua telah disiapkan, mulai dari perencanan, sumber daya, anggaran serta regulasinya, sudah jelas. “Lalu kalau angka stunting masih tinggi, berarti kita tidak punya kepedulian. Dan sesungguhnya, kualitas kepemimpnan kita diukur di situ. Saya akan diskusikan dengan Presiden, agar bupati atau walikota yang tidak turun stuntingnya, DAU-nya harus dipotong. Saya harapkan kita jadi satu kesatuan tim kerja yang baik, dan dalam semangat kolaboratif yang utuh untuk berikan martabat bagi bangsa ini khususnya provinsi yang kita cintai dan kabupaten atau kota yang kita pimpin,” pungkas Gubernur VBL.

Tak lupa Gubernur VBL memberikan apresiasi kepada Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, atas kehadirannya memberikan energi baru bagi Provinsi NTT. Kepala BKKBN hadir di Kupang dalam rangka “Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) di Provinsi NTT”. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Aston, Jumat (4/3/2022).

Sosialisasi ini dihadiri para bupati dan wakil bupati se-NTT, wakil walikota Kupang, wakil ketua Tim Penggerak PKK NTT, kepala Perwakilan BKKBN NTT, ketua Tim Penggerak PKK kabupaten/kota se-NTT, Pimpinan Perangkat Daerah yang terlibat dalam penanganan stunting baik provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT.

Baca Juga:  Pemkot Kupang Sudah Bayar Utang Rp41,8 Miliar, dari Mana Uangnya?

Untuk mendukung rencana aksi menurunkan angka stunting di NTT, BKKBN mengalokasikan anggaran pelaksanaan program BKKBN termasuk untuk penanganan stunting, sebesar Rp 123 miliar.
Sekedar tahu, prevalensi stunting di NTT terus mengalami tren penurunan sejak tahun 2018, yakni sebesar 35,4 persen, 2019 menjadi 30 persen. Selanjutnya tahun 2020 menjadi 24,2 persen dan tahun 2021 menurun ke 20,9 persen. Demikian siaran pers Biro Apim Setda Pemprov NTT yang diterima RakyatNTT.com, Sabtu (5/3/2022). (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *