oleh

Diduga Korupsi Dana Desa, Kejari Manggarai Tahan Kades Bangka Lao

Ruteng, RNC – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai menahan Kades Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, GSK. Setelah dilakukan penyerahan tahap II oleh Penyidik Polres Manggarai. GSK diduga melakukan tindak pidana Korupsi Dana Desa tahun 2017-2019, senilai Rp544 juta. GSK ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Manggarai pada 31 Maret lalu.

Kasi Intel Kejaksaan Manggarai, Rizky, SH mengatakan pihaknya telah menahan Kepala Desa Bangka Lao usai menerima pelimpahan berkas tahap II oleh penyidik polres Manggarai terhadap Kejaksaan Manggarai. Selanjutnya kata Rizky, Tim Pidsus akan melakukan tahapan sesuai regulasi untuk secepatnya disidangkan.

banner BI FAST

“Pada hari Kamis, 11 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 wita bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai telah dilakukan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, red) dari Penyidik Polres Manggarai kepada Jaksa Penuntut Umum ( Daniel Merdeka Sitorus,SH dan Yuvanda Hardyan Saputra,SH), terhadap tersangka yaitu GSK selaku Kepala Desa Bangka Lao periode 2016 sampai 2022,” tutur Rizky kepada RakyatNTT.com, Kamis (11/08/2022).

GSK Kata Rizky merupakan tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai Ta 2017,2018 dan 2019 yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara Cq. Daerah sebesar Rp 544.523.901,00.

Dikatakan Rizky, pelaksanaan Tahap II Tersangka yaitu GSK didampingi oleh penasihat hukum an Anton Jeraman,SH. Selanjutnya Terdakwa yaitu GSK dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-90/N.3.23/Ft.2/08/2022, Tanggal 11 Agustus 2022, di Rumah Tahanan Polres Manggarai selama 20 (dua puluh) hari ke depan terhitung tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

“Terdakwa diduga melakukan tindak pidada sebagaimana di atur pada Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Rizky. (rnc19)

Baca Juga:  Korupsi Proyek 4.200 BTS Kominfo Rugikan Negara Rp 1 Triliun

Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed