oleh

Konflik dengan Bupati Alor soal PKH, Mensos Risma Sebut Pemda Tak Punya Hak

Iklan Covid Walikota Kupang

Surabaya, RNC – Bupati Alor Amon Djobo mempersoalkan bantuan dari kemensos yang dia klaim sebagai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Amon marah karena bantuan yang disebutnya PKH itu tidak lewat pemerintah daerah, tetapi lewat DPRD Alor.

Mensos Tri Rismaharini menegaskan bahwa bantuan PKH diterima langsung oleh penerima, dan tidak melalui siapa pun, termasuk kepala daerah. Menurut Risma, Bahkan siapa pun tidak boleh memegang bantuan PKH kecuali penerima itu sendiri.

Iklan Dimonium Air

“PKH itu nggak lewat daerah, nggak lewat mana-mana. Dan kalau bupatinya mau bagi, itu malah salah, karena dari bank langsung ke penerima, langsung ke orangnya, tidak lewat siapa-siapa. Kalau itu terjadi, pasti ada penyelewengan. Pasti itu. Karena mekanismenya tidak begitu,” tegas Risma kepada wartawan di Surabaya, Jumat (4/6/2021) seperti dilansir detikcom.

Risma menjelaskan mekanisme bantuan seperti PKH, BPMT jika untuk daerah-daerah sulit seperti Papua dan daerah pegunungan, penyalurannya dilakukan PT Pos. Sedangkan untuk daerah yang bisa dijangkau bank, maka 100% langsung ke penerima manfaat.

“Tidak lewat siapa pun, langsung ke penerima bantuan. Jadi, kalau lewat kepala daerah itu salah, kalau ada yang mau mengelola itu salah. Karena tidak lewat di situ. Meskipun BPMT belanja ke warung, tapi dia pegang kartu yang isinya uang kayak kartu ATM. Tidak ada lewat siapa pun,” jelas Risma.

“Kalau ada lewat seseorang berarti itu salah. Karena bank sudah menyampaikan kalau lansia, sakit, dia tidak bisa ambil di bank maka akan diantar,” imbuh Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan jika bantuan bencana memang bukan berupa uang, karena besar sekali, seperti dapur umum Rp 200 juta bisa sekian ribuan orang diberi makan. Tapi jika bantuan sosial Rp 200 ribu per orang.

Baca Juga:  Mendagri Tugaskan Gubernur NTT Selesaikan Konflik Bupati Alor dengan Risma

“Jadi bukan PKH, salah itu pak bupati. PKH pun aku tidak ada yang bisa terima, karena mekanismenya tidak begitu. Kalau ada yang terima barang itu salah. Seperti Bekasi salah itu, sekarang diproses Bareskrim. Karena tiba-tiba ada barang. Malam itu juga aku klarifikasi bahwa tidak ada barang dari Kemensos untuk bansos. Langsung polisi periksa kemarin,” pungkas Risma.

(*/dtc/rnc)

  • 1K
    Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed