oleh

PT. Menara Ruteng Diduga Keruk Pasir di Lokasi Tambang Ilegal di Manggarai

Iklan Demokrat

Ruteng, RNC – Aktivitas perusahaan infrastruktur, PT. Menara Armada Pratama belakangan ini kembali disorot. Ternyata, perusahaan itu menggali material di lokasi tambang ilegal.

Tambang ilegal dimaksud berada di Kali Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, NTT. Di sana PT. Menara Armada beroperasi selama sebulan. Perusahaan itu mengeruk pasir dan batu menggunakan alat berat.

Iklan Dimonium Air

Pantauan RakyatNTT.com, akibat aktivitas penggalian itu, kondisi tepi jalan tepatnya menuju lokasi tambang menjadi rusak. PT. Menara tinggalkan lokasi begitu saja tanpa memperbaiki kerusakan tanah di tepi jalan.

Tambang Ilegal

Perusahaan infrastruktur PT. Menara Armada Pratama diduga mengambil material berupa pasir dan batu di lokasi tambang ilegal di Kali Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reo.

Tambang Kelompok 7 Putra Bajak diketahui belum memiliki Izin. Saat ini, kelompok tersebut masih melakukan proses perpanjangan izin. Izin pertambangan sebelumnya telah berakhir pada tahun 2019.

Kepala Peralatan PT. Menara, Apolonaris Darman, saat ditemui di kantor PT. Menara, Rabu (10/11/2021) mengatakan benar PT. Menara telah melakukan pengambilan material pasir dan batu di kali Wae Pesi. Ia mengklaim bahwa pengambilan material oleh PT. Menara itu atas dasar permintaan warga setempat.

Darman mengatakan, kala itu perwakilan warga mendatangi PT. Menara. Warga hendak meminta bantuan agar PT. Menara mengambil material di lokasi Kelompok 7 Putra Bajak.

PT. Menara, kata dia sempat menanyakan soal izin tambang Kelompok 7 Putra Bajak. Namun, anggota kelompok selaku pemilik mengaku telah mengantongi izin operasi tambang Galian C.

“Waktu kita tanya itu, mereka mengaku sudah ada izin. Mereka kan itu tambang berada di pinggir jalan. Nah semua masyarakat, baik aparat pemerintah juga kan sudah tahu bahwa mereka punya izin,” kata Darman.

Baca Juga:  Seorang Pria di Manggarai Aniaya Ayah Kandung hingga Babak Belur

Sementara, data yang dihimpun media ini, tambang pasir yang berlokasi di desa Bajak sebelumnya telah mendapat izin. Namun, izin tersebut hanya berlaku sampai tahun 2019 yang lalu. Sejak 2020 hingga tahun 2021, tambang pasir tersebut belum mendapatkan izin yang resmi.

PT. Menara Ajukan Permohonan bukan Warga

Media ini sudah menemui Ketua Kelompok 7 Putra Bajak, Deni pada Rabu (3/11) lalu. Deni membenarkan bahwa PT. Menara telah mengambil material di lokasi Tujuh Putra Bajak.

Berbeda dengan pernyataan Darman, Deni menjelaskan bahwa yang berinisiatif datang membeli adalah PT. Menara. Bukan atas permintaan warga seperti pengakuan Darman.

Deni mengatakan, sebelum kesepakatan dibuat pihaknya telah memberi informasi bahwa izin tambang sementara dalam proses proses perpajangan. Artinya saat itu lokasi rambang milik Kelompok Tujuh Putra Bajak tidak memiliki Izin.

“PT. Menara masuk di situ karena atas perizinan kami semua anggota kelompok. Hasil dari kesepakatan itu dibuatlah surat. Kemudian uang dari PT. Menara itu di bagi kepada semua anggota kelompok sebesar 1 juta per orang dari 75 orang termasuk pengurus,” jelas Deni.

Berita Acara Kesepakatan

Pernyataan Deni terkait PT. Armada betindak sebagai pemohon dan yang berinisiatif membeli material didukung dengan fakta yang tertera dalam berita acara. Di berita acara itu dijelasakan PT. Menara mengajukan permohonan pengambilan material. Berita acara tersebut dibuat di Nggorang, pada tanggal 27 Maret 2021.

Pada poin pertama dalam surat berita acara dijelaskan bahwa Kelompok Tujuh Putra Bajak menerima permohonan dari PT. Menara.

“Permohonan PT. Menara Armada Pratama (PT. MAP) untuk mengambil pasir pada lokasi Wae Pesi yang ada dalam izinan kelompok tambang pasir 7 (Tujuh) Putra Bajak-Kecamatan Reok,” demikian poin yang berbunyi dalam surat itu. (rnc23)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed